Politisi PDI-P: Ahok-Djarot Masih Pas untuk Jakarta

Politisi PDI-P Charles Honoris menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama bersama pasangannya, Djarot Saiful Hidayat, tepat jika diusung kembali pada Pilkada DKI Jakarta pada 2017.

Apalagi selama menjabat, keduanya dinilai sudah menunjukkan kinerja yang baik.

"Saya melihat sinergi Pak Ahok dan Pak Djarot selama ini sudah sangat baik dan mereka bisa saling mengisi. Keberhasilan utama dapat dilihat dari reformasi birokrasi di internal pemprov DKI," kata Charles dalam keterangan tertulis, Rabu (1/6/2016).

Kepemimpinan Ahok-Djarot, lanjut dia, sudah sesuai jalur dalam membangun sebuah super team yang bisa membenahi Jakarta.

Ia menyadari Ahok sudah memutuskan untuk maju melalui jalur independen. Namun, ia menilai tak menutup kemungkinan PDI-P akan mengusung Ahok kembali bersama Djarot yang juga kader PDI-P.

"Saya mencermati dalam beberapa statement-nya Ahok menyatakan bahwa parpol adalah pilar penting dalam demokrasi kita, jadi segala kemungkinan masih bisa terjadi," ucap Charles.

"Kalau ditanya pendapat pribadi saya ya Ahok-Djarot masih pas untuk DKI Jakarta," tutur anggota Komisi I DPR ini.

Namun, dia menegaskan keputusan sepenuhnya ada di tangan PDI-P untuk menentukan calon yang akan diusung pada pilkada DKI.

Ada proses dan mekanisme yang harus dilalui dan keputusan terakhir ada di tangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Sumber : kompas.com

Anggota Komisi I Minta Aparat TNI Pahami Tugas Dan Fungsinya

Penggunaan personel prajurit TNI di luar tugasnya seperti merazia kendaraan atau truk yang mengangkut beras dan gabah sangat disesalkan. Tindakan itu dinilai melanggar UU TNI.

"Tindakan itu ngawur dan jelas melanggar UU TNI. Dalam melaksanakan fungsinya TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara bukan untuk merazia truk pengangkut beras dan gabah seperti yang terjadi di Pinrang," kata Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris di Jakarta, Senin (2/5).

Hal tersebut ditegaskan politisi PDI Perjuangan menyikapi kasus yang terjadi Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

Pada Sabtu (30/4) lalu, belasan kenderaan pengangkut beras dan gabah ditahan di depan kantor Bulog. Lamajjakkang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

Beras dan gabah yang diangkut dalam truk ditahan belasan anggota TNI dari jajaran Kodim dan Korem atas permintaan Bulog karena alasan tidak bisa dijual diluar karena serapan perusahaan BUMN ini hingga saat ini belum terpenuhi.

Terkait pelibatan prajurit TNI tersebut, Danramil Koramil 1404-4 Paleteang Kapten Sudirman mengatakan, razia tersebut merupakan perintah langsung pimpinan agar gabah dari Pinrang tidak dijual keluar dari Bumi Lasinrang.

Menurut Charles, tindakan Bulog setempat tidak dibenarkan. Sebab prajurit TNI‎ sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Sedangkan sebagai alat pertahanan negara, dia mengatakan TNI berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Selain itu,TNI juga sebagai ‎ penindak terhadap setiap bentuk ancaman dan‎ pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Charles meminta seluruh lembaga negara tak terkecuali badan-badan lainnya, memahami tugas dan fungsi utama prajurit TNI tersebut dan tidak memanfaatkan untuk keperluan lain di luar tugasnya tersebut.

"Semua ‎komponen negara, termasuk lembaga dan badan negara memahami tugas prajurit TNI dan tidak memanfaatkan mereka untuk hal-hal di luar tugasnya yang justru dapat merusak profesionalisme prajurit TNI yang terus dibangun," katanya.

Sumber : beritasatu.com

Indonesia Masih Rawan Teroris, Irjen Tito Hadapi Tugas Berat

Presiden Jokowi telah melantik Irjen Tito Karnavian sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tugas Tito dinilai berat mengingat terorisme masih menjadi masalah rawan bagi Indonesia.

"Kalau kita melihat, kalau bicara kerawanan terorisme, kita tak bisa tutup mata. Kita memang masih menjadi target teror. Tentu resikonya besar," kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, Kamis (17/3).

Dia mengakui, keadaan Indonesia tidak sama dengan negara lain yang penuh teror seperti Suriah atau Irak. Aparat pemerintahan dan keamanan selama ini juga sudah bekerja baik dalam menangkal terorisme. Namun tak bisa disangkal bahwa ancaman terorisme masih ada. Terbukti serangan di Jalan Thamrin Jakarta, beberapa waktu lalu, tetap terjadi walau dengan cepat diredam aparat.

Charles mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Tito Karnavian sebagai kepala BNPT. Sebab yang bersangkutan memiliki track record baik dalam menanggulangi terorisme. "Waktu menjabat Kapolda di Papua dan Jakarta, saya lihat prestasi Pak Tito baik. Saya kira sudah tepat Pak Jokowi memilih Pak Tito," kata Charles.

Charles juga menilai bahwa salah satu fokus Tito sebagai kepala BNPT adalah menguatkan program deradikalisasi demi mencegah aksi teror.

Dia juga berharap Tito bisa memperbaiki koordinasi BNPT dengan lembaga negara lainnya dalam menjalankan fungsi pencegahan. Dia memberikan contoh, BNPT pernah merekomendasikan memblokir situs internet dengan konten terorisme kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Namun belakangan muncul pro dan kontra, dimana Kemkominfo seakan tak bisa menjawab masyarakat akan pentingnya pemblokiran itu.

Menurut Charles, hal itu mencerminkan kurang baiknya koordinasi BNPT dengan Kemkominfo, sehingga Kemkominfo tak tahu alasan substansial pemblokiran. "Maka BNPT ke depan harus bisa berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya. Jadi koordinasi harus baik," tandasnya.

Sumber : http://www.beritasatu.com/

Komisi I DPR Minta Aparat Kepolisian Segera Tangkap Pelaku Teror di Sarinah

Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris meminta aparat kepolisian untuk segera menangkap dan menuntaskan kasus teror berupa bom dan penembakan di kawasan Sarinah, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat. Komisi I DPR menyatakan keprihatinan yang mendalam atas korban tewas sipil atas kejadian itu.

"Polri harus segera menindak dan mencari dalang siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Ini harus segera dituntaskan agar rasa aman pulih kembali," ujar Charles Honoris kepada SP di Jakarta, Kamis (14/1).

Charles mengatakan, hingga saat ini polisi masih terus mengamankan pelaku di lokasi kejadian. Sehingga ia tak mau berkomentar banyak atas kasus ini.

Politisi PDIP itu menyayangkan, kejadian ini terjadi di ibukota. Ia juga prihatin atas jatuhnya korban sipil dari kejadian itu.

Menurut informasi dari intelijen yang diperoleh, sejumlah lokasi di Jakarta masih dalam kondisi rawan. Sehingga, DPR meminta aparat keamanan bertindak cepat menuntaskan kasus itu.

Sumber : beritasatu

Charles Honoris Laporkan Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua

Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris akan melaporkan tindakan Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang hadir dalam kampanye Donald Trump kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Dia pun berharap MKD memberikan sanksi tegas pada pimpinan DPR tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kita harapkan ada sanksi yang tegas. Walaupun dengan teguran dari MKD, itu juga saksi yang akan membuat mereka malu," kata Charles, Sabtu (5/9/2015).

Baca juga Hadir Di Kampanye Capres AS, Setya Dan Fadli Dianggap LanggarEtika!!

Politikus Muda PDI Perjuangan Charles Honoris menilai, tidak seharusnya Setya Novanto dan Fadli Zon berada di tengah-tengah acara kampanye Donald Trump. Bahkan yang sangat disayangkan, pin DPR RI masih terpasang di baju Setya Novanto di saat menghadiri acara kampanye itu.

"Itu artinya Setya Novanto diperkenalkan sebagai Ketua DPR. Bukan sebagai pribadinya," tutur Charles Honoris.

Menurut Charles Honoris, Setya dan Fadli berangkat ke Amerika Serikat menggunakan uang negara. Dan sudah tentu kedatangan Setya dan Fadli ke kampanye Donald Trump menyakitkan perasaan bangsa Indonesia.

"Apa yang dilakukan (Setya dan Fadli) di tengah kampanye Donald Trump memalukan rakyat Indonesia," ujar Charles Honoris.

Sumber Tribunnews.com

Lihat Aktivitas Charles Honoris Lewat Website Pribadinya

Anggota DPR RI Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan menuangkan aktivitas sehari-hari lewat website pribadinya di http://charles-honoris.com .

Dengan adanya informasi, masyarakan bisa melihat aktivitas anggota DPR RI khusus warga daerah pemilihan Charles Honoris ini. Dari segi kabar dari Senayan, Profil Pribadi, berita dalam negeri maupun luar negeri dan laporan keuangan semenjak menjadi Anggota DPR RI.

Berikut ini adalah tampilan web pribadinya Charles Honoris yang diklola secara proposional

Charles Honoris Apresiasi Positif 33 Calon Dubes Usulan Jokowi

Charles Honoris Anggota DPR RI Komisi I, Fraksi PDIP/Foto:JPNN

Presiden Joko Widodo telah mengirimkan 33 nama calon duta besar ke Komisi I DPR RI. Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengapresiasi nama-nama yang diusulkan Presiden tersebut.

“Dari profil secara umum yang kami terima, saya mengapresiasi positif. Saya rasa mereka kompeten dan mampu menjalankan tugas dengan baik,” ujar Charles Honoris, Rabu (26/8/2015).

Namun, pihaknya masih akan melakukan pendalaman terhadap tugas-tugas mereka. Terlebih lagi, Presiden sudah mengungkapkan harapan terhadap kinerja dubes dan diplomat, yakni harus memiliki kemampuan diplomasi luar negeri sekaligus marketing yang baik.

Untuk melihat hal itu, Komisi I akan mendalaminya pada saat fit and proper test mendatang.

“Kita akan dalami saat fit and proper test. Tapi yang jelas saya cukup optimistis mereka sesuai dengan harapan Presiden,” ujar Charles Honoris.

Berikut 33 nama calon duta besar usulan Presiden Jokowi:

1. Husin Bugis Dubes untuk Uni Emirat Arab
2. Safira Machrusah Dubes untuk Republik Demokratik Rakyat Alzazair
3. Bambang Antarikso Dubes untuk Republik Irak
4. Husnan Bey Fananie Dubes untuk Republik Azerbaijan
5. Ahmad Rusdi Dubes untuk Kerajaan Thailand merangkap UNESCAP
6. Yuri Octavian Thamrin Dubes untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa
7. Helmy Fauzi Dubes Republik Arab Mesir
8. Mayjen TNI (Purn) Mochammad Luthfie Wittoeng Dubes untuk Republik Bolivarian Venezuela
9. Mansyur Pangeran Dubes untuk Republik Senegal
10. I Gusti Agung Wesaka Puja Dubes untuk Kerajaan Belanda merangkap OPCWC
11. Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi Dubes untuk Qatar
12. Ibnu Hadi Dubes untuk Republik Sosialis Vietnam
13. Alfred Tanduk Palembangan Dubes untuk Republik Kuba
14. Wiwiek Setyawati Firman Dubes untuk Republik Finlandia
15. Iwan Suyudhie Amri Dubes untuk Republik Islam
16. Muhammad Ibnu Said Dubes untuk Kerajaan Denmark
17. Rizal Sukma Dubes untuk Kerajaan Inggris merangkap Republik Irlandia dan IMO
18. Tito Dos Santos Baptista Dubes untuk Mozambique
19. Mohammad Wahid Supriyadi Dubes untuk Federasi Rusia
20. Mustofa Taufik Abdul Latif Dubes untuk Kesultanan Oman
21. R. Soehardjono Sastromihardjo Dubes untuk Republik Kenya
22. Marsekal Madya TNI (Purn) Budhy Santoso Dubes untuk Republik Panama
23. Dian Triansyah Djani perutusan tetap RI untuk PBB
24. Diennaryati Tjokrosuprihatno Dubes Republik Ekuador
25. Agus Maftuh Abegebriel Dubes untuk Kerajaan Arab Saudi
26. Amelia Achmad Yani Dubes untuk Boznia-Herzegovina
27. I Gede Ngurah Swajaya Dubes untuk Republik Singapura
28. Sri Astari Rasjid Dubes untuk Republik Bulgaria
29. R. Bagus Hapsoro Dubes untuk Kerajaan Swedia
30. Octavino Alimudin Dubes untuk Republik Islam Iran
31. Antonius Agus Sriyono Dubes untuk Tahta Suci Vatikan
32. Eddy Basuki Dubes untuk Namibia
33. Alexander Litaay Dubes untuk Republik Kroasia