Politisi PDI-P: Tidak Etis Panglima TNI Menyatakan Akan Menyerbu Lembaga Tinggi Negara

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menyayangkan penyampaian misinformasi oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo terkait upaya pembelian 5000 senjata api secara ilegal oleh institusi tertentu. Terlebih ucapannya itu membuat kegaduhan.

"Hal ini sudah menciptakan kegaduhan dan keresahan publik. Sebagai Panglima TNI tentunya Pak Gatot harus bisa memilih dan memilah informasi apa saja yang layak disampaikan keluar," kata Charles kepada Kompas.com, Senin (25/9/2017).

Charles mengatakan, saat ini sudah terbuka melalui statement resmi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto bahwa ternyata institusi yang dimaksud oleh Panglima TNI adalah Badan Intelijen Negara. Pembelian senjata itu pun dilakukan secara legal untuk pendidikan di BIN.

"Sangat tidak etis ketika seorang Panglima TNI menyatakan akan menyerbu sebuah lembaga tinggi negara lainnya. Seharusnya Pak Gatot sebagai pimpinan sebuah lembaga tinggi negara bisa berkoordinasi dengan baik dengan lembaga-lembaga lainnya untuk mensukseskan program kerja pemerintahan Jokowi, bukan malah sebaliknya," ucap Charles.

Politisi PDI-P ini pun menyarankan, menjelang masa pensiun, Gatot bisa fokus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang tersisa dalam upaya membangun dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas TNI. Gatot, kata dia, harus fokus meninggalkan legacy yang baik sebagai seorang pimpinan TNI.

Baca juga : Kritik Ke Prabowo, PDIP: Jangan Gunakan Cara Murahan

"Statement Pak Wiranto sudah merupakan pernyataan sikap resmi dari pemerintah. Saya berharap dengan apa yang disampaikan Pak Wiranto tadi malam kegaduhan dapat segera diakhiri dan tidak ada polemik terkait hal ini lagi," ucap Charles.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan, ada institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Indonesia. Gatot menyampaikan, TNI akan mengambil tindakan tegas jika hal tersebut dilakukan, tidak terkecuali apabila pelakunya berasal dari keluarga TNI bahkan seorang jenderal sekalipun.

Lebih lanjut, Gatot menegaskan, nama Presiden Jokowi pun dicatut agar dapat mengimpor senjata ilegal tersebut. "Mereka memakai nama Presiden, seolah-olah itu yang berbuat Presiden, padahal saya yakin itu bukan Presiden, informasi yang saya dapat kalau tidak A1 tidak akan saya sampaikan di sini. Datanya kami akurat, data intelijen kami akurat," kata dia.

Namun pernyataan Panglima itu dibantah Menkopolhukam Wiranto yang menjelaskan bahwa pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal ada institusi non-militer yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal adalah keliru. Yang benar, kata dia, institusi non-militer yang berniat membeli senjata itu adalah Badan Intelijen Negara (BIN) untuk keperluan pendidikan.

Jumlahnya pun tak mencapai 5.000 pucuk, tetapi hanya 500 pucuk. BIN juga sudah meminta izin ke Mabes Polri untuk pembelian senjata itu. Izin tak diteruskan ke TNI lantaran spesifikasi senjata yang dibeli BIN dari Pindad itu berbeda dengan yang dimiliki militer.

Sumber : Kompas

Politikus PDIP Minta Polri Bongkar Jaringan Lain Setelah Saracen

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meminta kepolisian membongkar jaringan penyebar isu SARA lainnya yang serupa dengan grup Saracen. Dia mengatakan masih ada puluhan ribu situs hoax yang digunakan untuk penyerangan terkait pemilu.

"Saya mendapatkan informasi bahwa ada jutaan akun dan puluhan ribu situs hoax yang sudah disiapkan untuk menghadapi perhelatan politik di tahun 2018 dan 2019," ujar Charles dalam keterangan tertulis, Jumat (25/8/2017).

Charles menuturkan hal tersebut dapat mengancam persatuan bangsa karena bisa memecah belah suara rakyat.

"Tentunya hal ini dapat mencederai iklim demokrasi yang sehat menjelang pilkada dan pemilu, dan lebih lagi mengancam persatuan bangsa," kata Charles.

Baca juga: Charles PDIP Apresiasi Polri Tangkap Sindikat Saracen

Politikus PDIP itu meminta Polri bisa mengungkap dan menangkap jaringan-jaringan lainnya. Sebab, menurut Charles, penyebaran hoax dan ujaran kebencian adalah pelanggaran pidana yang mengacu pada UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Oleh karena itu, saya berharap Polri terus melanjutkan pengungkapan dan penangkapan jaringan-jaringan lain yang menyebarkan ujaran kebencian dan hoax di media sosial," ucapnya.

Menurut Charles, ujaran kebencian dapat memicu konflik horizontal. Juga memperbanyak masyarakat melakukan radikalisme, bahkan aksi terorisme.

"Oleh karena itu, ujaran kebencian harus kita lawan bersama. Ditunggu pengungkapan dan penangkapan selanjutnya," tutur Charles.

Sebelumnya, polisi menangkap tiga pelaku berinisial JAS, MFT, dan SRN. Mereka dijerat dengan Pasal 45A ayat 2 jo Pasal 28 ayat 22 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE dengan ancaman 6 tahun penjara dan/atau Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan ancaman 4 tahun penjara.

Kepolisian menyebut kelompok Saracen sering menawarkan jasa untuk menyebarkan ujaran kebencian bernuansa SARA di media sosial. Setiap proposal mempunyai nilai hingga puluhan juta rupiah.

Sumber: Detik

Komisi I Segera Fit and Profer Test Para Calon Dubes

Presiden Jokowi telah mengajukan nama-nama calon Duta Besar (dubes) yang akan ditempatkan di sejumlah negara-negara sahabat ke Komisi I DPR. Calon dubes yang diusulkan presiden dinilai tokoh-tokoh berkualitas.

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melaksanakan fit and proper test calon dubes sebelum memberikan pertimbangan kepada presiden. Dia berharap semua calon bisa mengikuti prosesnya dengan baik.

Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, calon dubes Arifin Tasrif yang akan ditempatkan di Tokyo dinilai seorang profesional. Arifin diniai udah berhasil di beberapa BUMN strategis.

“Arifin saya yakin bisa meningkatkan investasi Jepang di Indonesia. Ada anggota Komisi I Tantowi Yahya juga yang akan mengisi jabatan dubes di Selandia Baru. Indonesia bisa banyak belajar dari Selandia Baru dalam mengelola sektor pertanian. Bisa saya pastikan Pak Tantowi adalah salah satu anggota Komisi I yang berkualitas untuk menjadi wajah Indonesia di negara sahabat,” kata Charles di Jakarta, Minggu (27/11).

Dari kalangan diplomat karir ada Sekjen Kemlu yakni Kristiarto Legowo dan Pak Hasan Kleib. Sebagai Sekjen Kemlu Kristiarto dinilai sangat piawai dalam pengelolaan keseharian Kemlu.

“Beliau adalah pribadi yang sangat luwes dan pandai berdiplomasi. Hubungan Indonesia-Australia sangat berwarna. Jadi, penempatan pak Kris sudah tepat,” katanya.

Sumber : BeritaSatu

Indonesia Masih Rawan Teroris, Irjen Tito Hadapi Tugas Berat

Presiden Jokowi telah melantik Irjen Tito Karnavian sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tugas Tito dinilai berat mengingat terorisme masih menjadi masalah rawan bagi Indonesia.

"Kalau kita melihat, kalau bicara kerawanan terorisme, kita tak bisa tutup mata. Kita memang masih menjadi target teror. Tentu resikonya besar," kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, Kamis (17/3).

Dia mengakui, keadaan Indonesia tidak sama dengan negara lain yang penuh teror seperti Suriah atau Irak. Aparat pemerintahan dan keamanan selama ini juga sudah bekerja baik dalam menangkal terorisme. Namun tak bisa disangkal bahwa ancaman terorisme masih ada. Terbukti serangan di Jalan Thamrin Jakarta, beberapa waktu lalu, tetap terjadi walau dengan cepat diredam aparat.

Charles mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Tito Karnavian sebagai kepala BNPT. Sebab yang bersangkutan memiliki track record baik dalam menanggulangi terorisme. "Waktu menjabat Kapolda di Papua dan Jakarta, saya lihat prestasi Pak Tito baik. Saya kira sudah tepat Pak Jokowi memilih Pak Tito," kata Charles.

Charles juga menilai bahwa salah satu fokus Tito sebagai kepala BNPT adalah menguatkan program deradikalisasi demi mencegah aksi teror.

Dia juga berharap Tito bisa memperbaiki koordinasi BNPT dengan lembaga negara lainnya dalam menjalankan fungsi pencegahan. Dia memberikan contoh, BNPT pernah merekomendasikan memblokir situs internet dengan konten terorisme kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Namun belakangan muncul pro dan kontra, dimana Kemkominfo seakan tak bisa menjawab masyarakat akan pentingnya pemblokiran itu.

Menurut Charles, hal itu mencerminkan kurang baiknya koordinasi BNPT dengan Kemkominfo, sehingga Kemkominfo tak tahu alasan substansial pemblokiran. "Maka BNPT ke depan harus bisa berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya. Jadi koordinasi harus baik," tandasnya.

Sumber : http://www.beritasatu.com/

Charles Honoris Apresiasi Positif 33 Calon Dubes Usulan Jokowi

Charles Honoris Anggota DPR RI Komisi I, Fraksi PDIP/Foto:JPNN

Presiden Joko Widodo telah mengirimkan 33 nama calon duta besar ke Komisi I DPR RI. Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengapresiasi nama-nama yang diusulkan Presiden tersebut.

“Dari profil secara umum yang kami terima, saya mengapresiasi positif. Saya rasa mereka kompeten dan mampu menjalankan tugas dengan baik,” ujar Charles Honoris, Rabu (26/8/2015).

Namun, pihaknya masih akan melakukan pendalaman terhadap tugas-tugas mereka. Terlebih lagi, Presiden sudah mengungkapkan harapan terhadap kinerja dubes dan diplomat, yakni harus memiliki kemampuan diplomasi luar negeri sekaligus marketing yang baik.

Untuk melihat hal itu, Komisi I akan mendalaminya pada saat fit and proper test mendatang.

“Kita akan dalami saat fit and proper test. Tapi yang jelas saya cukup optimistis mereka sesuai dengan harapan Presiden,” ujar Charles Honoris.

Berikut 33 nama calon duta besar usulan Presiden Jokowi:

1. Husin Bugis Dubes untuk Uni Emirat Arab
2. Safira Machrusah Dubes untuk Republik Demokratik Rakyat Alzazair
3. Bambang Antarikso Dubes untuk Republik Irak
4. Husnan Bey Fananie Dubes untuk Republik Azerbaijan
5. Ahmad Rusdi Dubes untuk Kerajaan Thailand merangkap UNESCAP
6. Yuri Octavian Thamrin Dubes untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa
7. Helmy Fauzi Dubes Republik Arab Mesir
8. Mayjen TNI (Purn) Mochammad Luthfie Wittoeng Dubes untuk Republik Bolivarian Venezuela
9. Mansyur Pangeran Dubes untuk Republik Senegal
10. I Gusti Agung Wesaka Puja Dubes untuk Kerajaan Belanda merangkap OPCWC
11. Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi Dubes untuk Qatar
12. Ibnu Hadi Dubes untuk Republik Sosialis Vietnam
13. Alfred Tanduk Palembangan Dubes untuk Republik Kuba
14. Wiwiek Setyawati Firman Dubes untuk Republik Finlandia
15. Iwan Suyudhie Amri Dubes untuk Republik Islam
16. Muhammad Ibnu Said Dubes untuk Kerajaan Denmark
17. Rizal Sukma Dubes untuk Kerajaan Inggris merangkap Republik Irlandia dan IMO
18. Tito Dos Santos Baptista Dubes untuk Mozambique
19. Mohammad Wahid Supriyadi Dubes untuk Federasi Rusia
20. Mustofa Taufik Abdul Latif Dubes untuk Kesultanan Oman
21. R. Soehardjono Sastromihardjo Dubes untuk Republik Kenya
22. Marsekal Madya TNI (Purn) Budhy Santoso Dubes untuk Republik Panama
23. Dian Triansyah Djani perutusan tetap RI untuk PBB
24. Diennaryati Tjokrosuprihatno Dubes Republik Ekuador
25. Agus Maftuh Abegebriel Dubes untuk Kerajaan Arab Saudi
26. Amelia Achmad Yani Dubes untuk Boznia-Herzegovina
27. I Gede Ngurah Swajaya Dubes untuk Republik Singapura
28. Sri Astari Rasjid Dubes untuk Republik Bulgaria
29. R. Bagus Hapsoro Dubes untuk Kerajaan Swedia
30. Octavino Alimudin Dubes untuk Republik Islam Iran
31. Antonius Agus Sriyono Dubes untuk Tahta Suci Vatikan
32. Eddy Basuki Dubes untuk Namibia
33. Alexander Litaay Dubes untuk Republik Kroasia

DPR RI dan Parlemen Tiongkok Membahas Isu Buruh Murah

DPR RI meminta Parlemen Tiongkok memberi perhatian dan jaminan agar investasi di Indonesia tidak diembel-embeli keharusan menerima tenaga kerja level pekerja dari negara tirai bambu tersebut. Hal ini menjadi bahasan dalam pertemuan bilateral parlemen dua negara di sela-sela sidang Komisi Tetap Masalah Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Asian Parliamentary Assembly (APA) di Jakarta 19-20 Agustus.

“Saya konsen sekali pada pemberitaan yang menyebut investasi Tiongkok di Indonesia harus dengan syarat memberi lapangan kerja bagi buruh murah atau pekerja kasar dari sana. Tadi kami sampaikan secara blak-blakan kepada Parlemen Tiongkok agar memperhatikan hal ini, karena itu akan membahayakan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia,” kata anggota BKSAP Charles Honoris usai pertemuan di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (19/8/15).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menyebut sangat menghargai keinginan Tiongkok untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, melakukan investasi pada sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia. Namun kerja sama hendaknya dilakukan dengan mengedepankan prinsip saling menguntungkan dan aturan hukum yang jelas.

Anggota delegasi Indonesia yang cukup aktif menyampaikan pendapatnya dalam persidangan komisi tetap APA ini, juga menyambut baik ajakan untuk membangun sinergi pada program silk road maritim yang sedang dikembankan pemerintahan Tiongkok. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Indosia yang juga mengedepankan pembangunan kamaritiman.

“Nah pada kesempatan pertemuan saya juga memimpa parlemen Tiongkok untuk peduli pada isu penegakan hukum di wilayah laut. Indonesia saat ini sangat concern pada masalah illegal fishing dan siap bertindak tegas sesuai rambu-rambu hukum yang ada,” tekan Charles Honoris.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Delegasi Tiongkok Zhao Baige menerima sejumlah masukan yang disampaikan delegasi DPR. Terkait isu buruh murah Tiongkok yang didatangkan ke Indonesia, ia berjanji akan membahasnya di dalam negeri termasuk membicarakan dengan pemerintahnya.

Sumber pikiran-rakyat.com
Link: http://charles-honoris.com/read/2015/08/24/162/dpr-ri-dan-parlemen-tiongkok-membahas-isu-buruh-murah