Politisi PDI-P: Ahok-Djarot Masih Pas untuk Jakarta

Politisi PDI-P Charles Honoris menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama bersama pasangannya, Djarot Saiful Hidayat, tepat jika diusung kembali pada Pilkada DKI Jakarta pada 2017.

Apalagi selama menjabat, keduanya dinilai sudah menunjukkan kinerja yang baik.

"Saya melihat sinergi Pak Ahok dan Pak Djarot selama ini sudah sangat baik dan mereka bisa saling mengisi. Keberhasilan utama dapat dilihat dari reformasi birokrasi di internal pemprov DKI," kata Charles dalam keterangan tertulis, Rabu (1/6/2016).

Kepemimpinan Ahok-Djarot, lanjut dia, sudah sesuai jalur dalam membangun sebuah super team yang bisa membenahi Jakarta.

Ia menyadari Ahok sudah memutuskan untuk maju melalui jalur independen. Namun, ia menilai tak menutup kemungkinan PDI-P akan mengusung Ahok kembali bersama Djarot yang juga kader PDI-P.

"Saya mencermati dalam beberapa statement-nya Ahok menyatakan bahwa parpol adalah pilar penting dalam demokrasi kita, jadi segala kemungkinan masih bisa terjadi," ucap Charles.

"Kalau ditanya pendapat pribadi saya ya Ahok-Djarot masih pas untuk DKI Jakarta," tutur anggota Komisi I DPR ini.

Namun, dia menegaskan keputusan sepenuhnya ada di tangan PDI-P untuk menentukan calon yang akan diusung pada pilkada DKI.

Ada proses dan mekanisme yang harus dilalui dan keputusan terakhir ada di tangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Sumber : kompas.com

Charles Honoris Laporkan Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua

Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris akan melaporkan tindakan Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang hadir dalam kampanye Donald Trump kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Dia pun berharap MKD memberikan sanksi tegas pada pimpinan DPR tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kita harapkan ada sanksi yang tegas. Walaupun dengan teguran dari MKD, itu juga saksi yang akan membuat mereka malu," kata Charles, Sabtu (5/9/2015).

Baca juga Hadir Di Kampanye Capres AS, Setya Dan Fadli Dianggap LanggarEtika!!

Politikus Muda PDI Perjuangan Charles Honoris menilai, tidak seharusnya Setya Novanto dan Fadli Zon berada di tengah-tengah acara kampanye Donald Trump. Bahkan yang sangat disayangkan, pin DPR RI masih terpasang di baju Setya Novanto di saat menghadiri acara kampanye itu.

"Itu artinya Setya Novanto diperkenalkan sebagai Ketua DPR. Bukan sebagai pribadinya," tutur Charles Honoris.

Menurut Charles Honoris, Setya dan Fadli berangkat ke Amerika Serikat menggunakan uang negara. Dan sudah tentu kedatangan Setya dan Fadli ke kampanye Donald Trump menyakitkan perasaan bangsa Indonesia.

"Apa yang dilakukan (Setya dan Fadli) di tengah kampanye Donald Trump memalukan rakyat Indonesia," ujar Charles Honoris.

Sumber Tribunnews.com

Charles Honoris Apresiasi Positif 33 Calon Dubes Usulan Jokowi

Charles Honoris Anggota DPR RI Komisi I, Fraksi PDIP/Foto:JPNN

Presiden Joko Widodo telah mengirimkan 33 nama calon duta besar ke Komisi I DPR RI. Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengapresiasi nama-nama yang diusulkan Presiden tersebut.

“Dari profil secara umum yang kami terima, saya mengapresiasi positif. Saya rasa mereka kompeten dan mampu menjalankan tugas dengan baik,” ujar Charles Honoris, Rabu (26/8/2015).

Namun, pihaknya masih akan melakukan pendalaman terhadap tugas-tugas mereka. Terlebih lagi, Presiden sudah mengungkapkan harapan terhadap kinerja dubes dan diplomat, yakni harus memiliki kemampuan diplomasi luar negeri sekaligus marketing yang baik.

Untuk melihat hal itu, Komisi I akan mendalaminya pada saat fit and proper test mendatang.

“Kita akan dalami saat fit and proper test. Tapi yang jelas saya cukup optimistis mereka sesuai dengan harapan Presiden,” ujar Charles Honoris.

Berikut 33 nama calon duta besar usulan Presiden Jokowi:

1. Husin Bugis Dubes untuk Uni Emirat Arab
2. Safira Machrusah Dubes untuk Republik Demokratik Rakyat Alzazair
3. Bambang Antarikso Dubes untuk Republik Irak
4. Husnan Bey Fananie Dubes untuk Republik Azerbaijan
5. Ahmad Rusdi Dubes untuk Kerajaan Thailand merangkap UNESCAP
6. Yuri Octavian Thamrin Dubes untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa
7. Helmy Fauzi Dubes Republik Arab Mesir
8. Mayjen TNI (Purn) Mochammad Luthfie Wittoeng Dubes untuk Republik Bolivarian Venezuela
9. Mansyur Pangeran Dubes untuk Republik Senegal
10. I Gusti Agung Wesaka Puja Dubes untuk Kerajaan Belanda merangkap OPCWC
11. Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi Dubes untuk Qatar
12. Ibnu Hadi Dubes untuk Republik Sosialis Vietnam
13. Alfred Tanduk Palembangan Dubes untuk Republik Kuba
14. Wiwiek Setyawati Firman Dubes untuk Republik Finlandia
15. Iwan Suyudhie Amri Dubes untuk Republik Islam
16. Muhammad Ibnu Said Dubes untuk Kerajaan Denmark
17. Rizal Sukma Dubes untuk Kerajaan Inggris merangkap Republik Irlandia dan IMO
18. Tito Dos Santos Baptista Dubes untuk Mozambique
19. Mohammad Wahid Supriyadi Dubes untuk Federasi Rusia
20. Mustofa Taufik Abdul Latif Dubes untuk Kesultanan Oman
21. R. Soehardjono Sastromihardjo Dubes untuk Republik Kenya
22. Marsekal Madya TNI (Purn) Budhy Santoso Dubes untuk Republik Panama
23. Dian Triansyah Djani perutusan tetap RI untuk PBB
24. Diennaryati Tjokrosuprihatno Dubes Republik Ekuador
25. Agus Maftuh Abegebriel Dubes untuk Kerajaan Arab Saudi
26. Amelia Achmad Yani Dubes untuk Boznia-Herzegovina
27. I Gede Ngurah Swajaya Dubes untuk Republik Singapura
28. Sri Astari Rasjid Dubes untuk Republik Bulgaria
29. R. Bagus Hapsoro Dubes untuk Kerajaan Swedia
30. Octavino Alimudin Dubes untuk Republik Islam Iran
31. Antonius Agus Sriyono Dubes untuk Tahta Suci Vatikan
32. Eddy Basuki Dubes untuk Namibia
33. Alexander Litaay Dubes untuk Republik Kroasia

DPR RI dan Parlemen Tiongkok Membahas Isu Buruh Murah

DPR RI meminta Parlemen Tiongkok memberi perhatian dan jaminan agar investasi di Indonesia tidak diembel-embeli keharusan menerima tenaga kerja level pekerja dari negara tirai bambu tersebut. Hal ini menjadi bahasan dalam pertemuan bilateral parlemen dua negara di sela-sela sidang Komisi Tetap Masalah Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Asian Parliamentary Assembly (APA) di Jakarta 19-20 Agustus.

“Saya konsen sekali pada pemberitaan yang menyebut investasi Tiongkok di Indonesia harus dengan syarat memberi lapangan kerja bagi buruh murah atau pekerja kasar dari sana. Tadi kami sampaikan secara blak-blakan kepada Parlemen Tiongkok agar memperhatikan hal ini, karena itu akan membahayakan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia,” kata anggota BKSAP Charles Honoris usai pertemuan di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (19/8/15).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menyebut sangat menghargai keinginan Tiongkok untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, melakukan investasi pada sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia. Namun kerja sama hendaknya dilakukan dengan mengedepankan prinsip saling menguntungkan dan aturan hukum yang jelas.

Anggota delegasi Indonesia yang cukup aktif menyampaikan pendapatnya dalam persidangan komisi tetap APA ini, juga menyambut baik ajakan untuk membangun sinergi pada program silk road maritim yang sedang dikembankan pemerintahan Tiongkok. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Indosia yang juga mengedepankan pembangunan kamaritiman.

“Nah pada kesempatan pertemuan saya juga memimpa parlemen Tiongkok untuk peduli pada isu penegakan hukum di wilayah laut. Indonesia saat ini sangat concern pada masalah illegal fishing dan siap bertindak tegas sesuai rambu-rambu hukum yang ada,” tekan Charles Honoris.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Delegasi Tiongkok Zhao Baige menerima sejumlah masukan yang disampaikan delegasi DPR. Terkait isu buruh murah Tiongkok yang didatangkan ke Indonesia, ia berjanji akan membahasnya di dalam negeri termasuk membicarakan dengan pemerintahnya.

Sumber pikiran-rakyat.com
Link: http://charles-honoris.com/read/2015/08/24/162/dpr-ri-dan-parlemen-tiongkok-membahas-isu-buruh-murah

Charles Honoris Anggota BKSAP DPR Minta Parlemen Tiongkok Jamin Buruh Indonesia

Charles Honoris, DPR RI

Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Charles Honoris, meminta parlemen Tiongkok menjamin dan memperhatikan investasi di Indonesia. Hal ini menjadi bahasan dalam pertemuan bilateral parlemen dua negara di sela sidang Komisi Tetap Masalah Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Asian Parliamentary Assembly (APA) di Jakarta 19-20 Agustus 2015.

‎"Saya konsen sekali pada pemberitaan yang menyebut investasi Tiongkok di Indonesia harus dengan syarat memberi lapangan kerja bagi buruh murah atau pekerja kasar dari sana," ujar Charles di Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Oleh karenanya, Charles menyampaikan persoalan itu kepada Parlemen Tiongkok agar memperhatikan syarat tersebut. Pasalnya, kalau aturan itu diterapkan sangat merugikan tenaga kerja Indonesia.

"Kami (BKSAP DPR) secara blak-blakan meminta kepada Parlemen Tiongkok agar serius memperhatikan hal ini, karena itu akan membahayakan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia,” ungkap politikus PDI Perjuangan itu.

BKSAP DPR dalam pertemuan itu sangat mengapresiasi keinginan Tiongkok meningkatkan kerjasama ekonomi, terutama investasi proyek infrastruktur di Indonesia. Namun menurut Charles, kerja sama apapun harus mengedepankan prinsip saling menguntungkan disertai aturan jelas.

Anggota Komisi I DPR itu dalam persidangan komisi tetap APA mengapresiasi ajakan program silk road maritim yang sedang dikembangkan pemerintahan Tiongkok. Menurut Charles, ajakan itu sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang mengedepankan pembangunan kemaritiman.

“Saya juga meminta parlemen Tiongkok peduli pada isu penegakan hukum di wilayah laut. Indonesia saat ini sangat concern pada masalah illegal fishing dan siap bertindak tegas sesuai rambu-rambu hukum yang ada,” kata dia.

Ketua Delegasi Tiongkok, Zhao Baige, menerima sejumlah masukan delegasi DPR. Terkait isu buruh murah Tiongkok yang didatangkan ke Indonesia, Zhao berjanji akan membahasnya di dalam negeri termasuk membicarakan dengan pemerintahnya. Tribun;