Politisi PDI-P: Di Era Jokowi, Kerja Sama TNI-Polri Makin Baik

Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris, memuji sinergi TNI dan Polri di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, kerja sama kedua institusi tersebut dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat semakin baik.

"Di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, TNI dan Polri bisa melakukan kerja-kerja bersama yang baik dan mencapai banyak hasil, terutama dalam operasi pengamanan dan menjaga kedaulatan negara," kata Charles dalam keterangan tertulis, Minggu (19/11/2017).

Hal ini disampaikan Charles menanggapi keberhasilan tim gabungan TNI-Polri mengevakuasi warga dua desa di Mimika, Papua, yang ditahan kelompok bersenjata. Charles mengapresiasi keberhasilan tersebut.

Baca juga : Politikus PDI Perjuangan Minta Pelaku Presekusi Dihukum Berat

"Sinergi TNI-Polri membebaskan sandera dari kelompok bersenjata di Papua patut diapresiasi. Ini adalah bentuk kerja sama kelas satu yang telah menyelamatkan nyawa ratusan anak bangsa," ujarnya.

Politisi PDI-P ini berharap, kerja sama yang baik antara TNI-Polri ini bisa terus dipertahankan. Dengan begitu, kedua institusi bisa terus menjamin berlangsungnya keamanan dan ketertiban di masyarakat.

"Rakyat Indonesia tentunya mengharapkan soliditas dan sinergi TNI-Polri bisa terus berjalan dengan baik. Soliditas kedua institusi inilah yang akan menjamin Indonesia aman," katanya.

Petugas gabungan TNI-Polri sukses mengevakuasi 345 warga di Desa Kimbely dan Utikini, Papua, Jumat (17/11/2017) siang.

Proses evakuasi yang berlangsung dari pukul 11.00 WIT hingga 12.00 WIT itu diwarnai kontak tembak dengan kelompok bersenjata.

Sumber : Kompas

Anggota Komisi I Minta Aparat TNI Pahami Tugas Dan Fungsinya

Penggunaan personel prajurit TNI di luar tugasnya seperti merazia kendaraan atau truk yang mengangkut beras dan gabah sangat disesalkan. Tindakan itu dinilai melanggar UU TNI.

"Tindakan itu ngawur dan jelas melanggar UU TNI. Dalam melaksanakan fungsinya TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara bukan untuk merazia truk pengangkut beras dan gabah seperti yang terjadi di Pinrang," kata Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris di Jakarta, Senin (2/5).

Hal tersebut ditegaskan politisi PDI Perjuangan menyikapi kasus yang terjadi Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

Pada Sabtu (30/4) lalu, belasan kenderaan pengangkut beras dan gabah ditahan di depan kantor Bulog. Lamajjakkang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

Beras dan gabah yang diangkut dalam truk ditahan belasan anggota TNI dari jajaran Kodim dan Korem atas permintaan Bulog karena alasan tidak bisa dijual diluar karena serapan perusahaan BUMN ini hingga saat ini belum terpenuhi.

Terkait pelibatan prajurit TNI tersebut, Danramil Koramil 1404-4 Paleteang Kapten Sudirman mengatakan, razia tersebut merupakan perintah langsung pimpinan agar gabah dari Pinrang tidak dijual keluar dari Bumi Lasinrang.

Menurut Charles, tindakan Bulog setempat tidak dibenarkan. Sebab prajurit TNI‎ sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Sedangkan sebagai alat pertahanan negara, dia mengatakan TNI berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Selain itu,TNI juga sebagai ‎ penindak terhadap setiap bentuk ancaman dan‎ pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Charles meminta seluruh lembaga negara tak terkecuali badan-badan lainnya, memahami tugas dan fungsi utama prajurit TNI tersebut dan tidak memanfaatkan untuk keperluan lain di luar tugasnya tersebut.

"Semua ‎komponen negara, termasuk lembaga dan badan negara memahami tugas prajurit TNI dan tidak memanfaatkan mereka untuk hal-hal di luar tugasnya yang justru dapat merusak profesionalisme prajurit TNI yang terus dibangun," katanya.

Sumber : beritasatu.com

Charles Honoris, Pelaku Komersialisasi Pesawat Dipecat

Charles Honoris DPR Komisi I

Charles Honoris, Anggota Komisi DPR yang membidangi pertahanan menuntut penyelidikan atas dugaan praktik komersialisasi pesawat jenis Hercules C-130. Pesawat itu merupakan pesawat yang jatuh di Medan, Sumatera Utara.

"Pihak-pihak yang terlibat harus dipecat bila nanti terbukti, " tegas Charles Honoris.

Charles Honoris menambahkan, TNI Angkatan Udara juga harus menyelidiki dugaan komersialisasi di pangkalan udara lain.

Kata dia, kecelakaan yang menimpa pesawat Hercules di Medan ini harus menjadi momen evaluasi internal bagi TNI. Terutama terkait kebutuhan mendesak untuk meremajakan alutsista.