Pemerintah Tak Boleh Abaikan Psikologis Keluarga Korban Panyanderaan

Politisi Muda Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris

Dua anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Irine Yusiana Riba Putri dan Charles Honoris mendampingi pertemuan keluarga korban penyanderaan anak buah kapal tugboat Charles 001 dan Kementerian Luar Negeri.

Seperti diberitakan, tujuh ABK asal Indonesia disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di perairan Filipina. Istri Ismail, salah seorang ABK yang disandera, Dian Megawati Ahmad, mewakili keluarga para ABK.

Irine mengatakan Komisi I ingin memastikan Kemenlu tidak lalai dalam memerhatikan psikologis keluarga korban penyanderaan.

"Karena sekecil apapun informasi di sana sangat berarti buat keluarga," kata Irine di Kompleks Kemenlu, Jakarta, Senin (1/8/2016).

Irine berharap alur komunikasi dan kerja sama yang dijalin pemerintah, keluarga, serta perusahaan dapat berjalan baik. Menurutnya, soliditas antara ketiga unsur tersebut akan meringankan beban korban penyanderaan.

Sementara itu, Charles berharap agar peristiwa penyanderaan 10 ABK menjadi yang terakhir kalinya. Untuk itu, dalam pertemuan tersebut Charles mengatakan mendiskusikan realisasi kesepakatan antara pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

"Kesepakatan tiga negara melakukan patroli bersama di laut titik rawan perompakan dan pembajakan supaya tidak ada keluarga lain mengalami seperti yg dialami oleh ibu Mega," ucap Charles.

Keluarga korban penyanderaan Kapal tugboat Charles 001 mendatangi Kementerian Luar Negeri. Mereka meminta informasi kepada pemerintah soal upaya pembebasan sandera.

Menurut Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, selain meminta Informasi perkembangan terakhir upaya pemerintah untuk membebaskan sandera, keluarga juga meminta pendampingan lebih dekat terkait pembebasan sandera.

Iqbal mengatakan seluruh sandera berada dalam kondisi yang sehat. Informasi itu didapat langsung melalui koordinasi dengan bebagai pihak di Indonesia maupun di Filipina.

"Kami juga sepakat bahwa akan memperkuat konsilidasi. Dalam upaya pembebasan sandera tidak bisa dilepaskan upaya kerjasama dari pemerintah, perusahaan, dan keluarga, terlebih mendapat dukungan dari DPR," ujar Iqbal.

Sumber : KOMPAS

Anggota Komisi I Minta Aparat TNI Pahami Tugas Dan Fungsinya

Penggunaan personel prajurit TNI di luar tugasnya seperti merazia kendaraan atau truk yang mengangkut beras dan gabah sangat disesalkan. Tindakan itu dinilai melanggar UU TNI.

"Tindakan itu ngawur dan jelas melanggar UU TNI. Dalam melaksanakan fungsinya TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara bukan untuk merazia truk pengangkut beras dan gabah seperti yang terjadi di Pinrang," kata Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris di Jakarta, Senin (2/5).

Hal tersebut ditegaskan politisi PDI Perjuangan menyikapi kasus yang terjadi Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

Pada Sabtu (30/4) lalu, belasan kenderaan pengangkut beras dan gabah ditahan di depan kantor Bulog. Lamajjakkang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

Beras dan gabah yang diangkut dalam truk ditahan belasan anggota TNI dari jajaran Kodim dan Korem atas permintaan Bulog karena alasan tidak bisa dijual diluar karena serapan perusahaan BUMN ini hingga saat ini belum terpenuhi.

Terkait pelibatan prajurit TNI tersebut, Danramil Koramil 1404-4 Paleteang Kapten Sudirman mengatakan, razia tersebut merupakan perintah langsung pimpinan agar gabah dari Pinrang tidak dijual keluar dari Bumi Lasinrang.

Menurut Charles, tindakan Bulog setempat tidak dibenarkan. Sebab prajurit TNI‎ sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Sedangkan sebagai alat pertahanan negara, dia mengatakan TNI berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Selain itu,TNI juga sebagai ‎ penindak terhadap setiap bentuk ancaman dan‎ pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Charles meminta seluruh lembaga negara tak terkecuali badan-badan lainnya, memahami tugas dan fungsi utama prajurit TNI tersebut dan tidak memanfaatkan untuk keperluan lain di luar tugasnya tersebut.

"Semua ‎komponen negara, termasuk lembaga dan badan negara memahami tugas prajurit TNI dan tidak memanfaatkan mereka untuk hal-hal di luar tugasnya yang justru dapat merusak profesionalisme prajurit TNI yang terus dibangun," katanya.

Sumber : beritasatu.com

Indonesia Masih Rawan Teroris, Irjen Tito Hadapi Tugas Berat

Presiden Jokowi telah melantik Irjen Tito Karnavian sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tugas Tito dinilai berat mengingat terorisme masih menjadi masalah rawan bagi Indonesia.

"Kalau kita melihat, kalau bicara kerawanan terorisme, kita tak bisa tutup mata. Kita memang masih menjadi target teror. Tentu resikonya besar," kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, Kamis (17/3).

Dia mengakui, keadaan Indonesia tidak sama dengan negara lain yang penuh teror seperti Suriah atau Irak. Aparat pemerintahan dan keamanan selama ini juga sudah bekerja baik dalam menangkal terorisme. Namun tak bisa disangkal bahwa ancaman terorisme masih ada. Terbukti serangan di Jalan Thamrin Jakarta, beberapa waktu lalu, tetap terjadi walau dengan cepat diredam aparat.

Charles mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Tito Karnavian sebagai kepala BNPT. Sebab yang bersangkutan memiliki track record baik dalam menanggulangi terorisme. "Waktu menjabat Kapolda di Papua dan Jakarta, saya lihat prestasi Pak Tito baik. Saya kira sudah tepat Pak Jokowi memilih Pak Tito," kata Charles.

Charles juga menilai bahwa salah satu fokus Tito sebagai kepala BNPT adalah menguatkan program deradikalisasi demi mencegah aksi teror.

Dia juga berharap Tito bisa memperbaiki koordinasi BNPT dengan lembaga negara lainnya dalam menjalankan fungsi pencegahan. Dia memberikan contoh, BNPT pernah merekomendasikan memblokir situs internet dengan konten terorisme kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Namun belakangan muncul pro dan kontra, dimana Kemkominfo seakan tak bisa menjawab masyarakat akan pentingnya pemblokiran itu.

Menurut Charles, hal itu mencerminkan kurang baiknya koordinasi BNPT dengan Kemkominfo, sehingga Kemkominfo tak tahu alasan substansial pemblokiran. "Maka BNPT ke depan harus bisa berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya. Jadi koordinasi harus baik," tandasnya.

Sumber : http://www.beritasatu.com/

Charles Honoris, Pelaku Komersialisasi Pesawat Dipecat

Charles Honoris DPR Komisi I

Charles Honoris, Anggota Komisi DPR yang membidangi pertahanan menuntut penyelidikan atas dugaan praktik komersialisasi pesawat jenis Hercules C-130. Pesawat itu merupakan pesawat yang jatuh di Medan, Sumatera Utara.

"Pihak-pihak yang terlibat harus dipecat bila nanti terbukti, " tegas Charles Honoris.

Charles Honoris menambahkan, TNI Angkatan Udara juga harus menyelidiki dugaan komersialisasi di pangkalan udara lain.

Kata dia, kecelakaan yang menimpa pesawat Hercules di Medan ini harus menjadi momen evaluasi internal bagi TNI. Terutama terkait kebutuhan mendesak untuk meremajakan alutsista.