Politisi PDIP: Tidak ada salahnya ajak Ruhut masuk tim Ahok-Djarot

Bendahara Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Charles Honoris mengatakan, penunjukan Ruhut Sitompul sebagai juru bicara bersifat perorangan dan tidak melibatkan Partai Demokrat. Menurutnya, tim tidak melihat latar belakang kepartaian Ruhut, tetapi dukungan yang diberikan kepada Ahok-Djarot.

Apalagi, kata Charles, Ruhut sudah jauh-jauh hari mendeklarasikan diri mendukung pasangan Ahok-Djarot sebelum tim pemenangan terbentuk. Charles sendiri mengaku senang Ruhut bisa bergabung bersama tim.

"Tidak ada komunikasi dengan Demokrat, ini kan ajakan orang perorang. Saya sebagai sahabat nelpon nanyain mau tidaknya," kata Charles di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10).

"Kami rasa tidak ada salahnya mengajak Ruhut karena beliau sendiri sudah mendeklarasikan jauh sebelum tim kampanye terbentuk," sambungnya.

Ruhut mengaku siap mundur dari keanggotaan DPR dan jabatannya sebagai koordinator Polhukam Demokrat. Charles mengaku salut dengan keputusan Ruhut. Sikap itu, lanjutnya, membuktikan Ruhut meyakini duet Ahok-Djarot mampu meneruskan pembangunan di Jakarta menjadi lebih baik.

"Saya salut, respect dengan seorang Ruhut Sitompul yang konsisten ambil posisi untuk mendukung Ahok-Djarot sehingga sampai bersedia meninggalkan jabatan di DPR. Saya sangat respect," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, dukungan Politisi Demokrat Ruhut Sitompul kepada pasangan Ahok-Djarot tampaknya tidak bertepuk sebelah tangan. 4 partai pendukung dan relawan Ahok-Djarot menyambut dukungan tersebut dengan memasukkan Ruhut menjadi Juru Bicara tim pemenangan.

Ruhut mengaku sudah diberi jadwal padat untuk menggalang opini masyarakat saat proses kampanye. Dia berjanji akan menjalankan tugas barunya dengan maksimal. Bahkan, Ruhut siap menginap di rumah warga demi memenangkan Ahok-Djarot.

"Mulai sekarang mereka sudah jadwalkan aku banyak, kalau perlu nginap di rumah penduduk DKI ini untuk meyakinkan mereka kenapa Ahok," kata Ruhut saat dihubungi, Rabu (5/10).

Jika waktu sebagai jubir dirasa kurang, Ruhut rela mundur dari anggota DPR dan jabatannya di partai Demokrat. Di DPR, Ruhut diketahui menjadi anggota Komisi III dengan ruang lingkup kerja, meliputi: hukum, HAM, dan keamanan. Sedangkan di Demokrat, Ruhut menjabat sebagai koordinator Polhukam.

"Kalau nanti masih kurang, akhir reses ini aku mundur dari DPR. Mantap enggak?," tegasnya.

Sumber : Merdeka

Jika Komjen BG jadi KaBIN harus melindungi WNI dari Abu Sayyaf

Charles Honoris

Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan (BG) ditunjuk menjadi calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Sutiyoso. Surat penunjukan telah dikirimkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno ke pimpinan DPR hari ini.

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menilai ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Budi Gunawan apabila nantinya telah resmi menjabat sebagai Kepala BIN. Yaitu fokus terhadap banyaknya ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara.


"Belum lagi upaya perlindungan terhadap WNI oleh pemerintah yang terus mendapatkan tantangan seperti penculikan WNI oleh kelompok teroris Abu Sayyaf," kata Charles melalui pesan singkat, Jumat (2/8).

Politikus PDIP itu menambahkan, Budi Gunawan juga harus mampu memperbaiki koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, khususnya terkait penanganan terorisme.

"Tentunya fungsi intelijen memiliki peran penting dalam upaya memerangi pidana terorisme. Sinergi yang baik antara BIN dan Polri akan membuat upaya penanganan kasus terorisme lebih efektif," katanya.

Sementara itu, Charles meyakini mantan ajudan Megawati Soekarnoputri tersebut dapat mampu memenuhi tantangan maupun kekurangan lembaga telik sandi selama ini.

"Kehadiran Pak BG bisa membawa angin segar bagi BIN. Saya percaya pak BG bisa menerapkan pendekatan-pendekatan yg lebih efektif terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap Indonesia," ujarnya.

Sumber : Merdeka

Pemerintah Tak Boleh Abaikan Psikologis Keluarga Korban Panyanderaan

Politisi Muda Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris

Dua anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Irine Yusiana Riba Putri dan Charles Honoris mendampingi pertemuan keluarga korban penyanderaan anak buah kapal tugboat Charles 001 dan Kementerian Luar Negeri.

Seperti diberitakan, tujuh ABK asal Indonesia disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di perairan Filipina. Istri Ismail, salah seorang ABK yang disandera, Dian Megawati Ahmad, mewakili keluarga para ABK.

Irine mengatakan Komisi I ingin memastikan Kemenlu tidak lalai dalam memerhatikan psikologis keluarga korban penyanderaan.

"Karena sekecil apapun informasi di sana sangat berarti buat keluarga," kata Irine di Kompleks Kemenlu, Jakarta, Senin (1/8/2016).

Irine berharap alur komunikasi dan kerja sama yang dijalin pemerintah, keluarga, serta perusahaan dapat berjalan baik. Menurutnya, soliditas antara ketiga unsur tersebut akan meringankan beban korban penyanderaan.

Sementara itu, Charles berharap agar peristiwa penyanderaan 10 ABK menjadi yang terakhir kalinya. Untuk itu, dalam pertemuan tersebut Charles mengatakan mendiskusikan realisasi kesepakatan antara pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

"Kesepakatan tiga negara melakukan patroli bersama di laut titik rawan perompakan dan pembajakan supaya tidak ada keluarga lain mengalami seperti yg dialami oleh ibu Mega," ucap Charles.

Keluarga korban penyanderaan Kapal tugboat Charles 001 mendatangi Kementerian Luar Negeri. Mereka meminta informasi kepada pemerintah soal upaya pembebasan sandera.

Menurut Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, selain meminta Informasi perkembangan terakhir upaya pemerintah untuk membebaskan sandera, keluarga juga meminta pendampingan lebih dekat terkait pembebasan sandera.

Iqbal mengatakan seluruh sandera berada dalam kondisi yang sehat. Informasi itu didapat langsung melalui koordinasi dengan bebagai pihak di Indonesia maupun di Filipina.

"Kami juga sepakat bahwa akan memperkuat konsilidasi. Dalam upaya pembebasan sandera tidak bisa dilepaskan upaya kerjasama dari pemerintah, perusahaan, dan keluarga, terlebih mendapat dukungan dari DPR," ujar Iqbal.

Sumber : KOMPAS

Politisi PDI-P: Ahok-Djarot Masih Pas untuk Jakarta

Politisi PDI-P Charles Honoris menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama bersama pasangannya, Djarot Saiful Hidayat, tepat jika diusung kembali pada Pilkada DKI Jakarta pada 2017.

Apalagi selama menjabat, keduanya dinilai sudah menunjukkan kinerja yang baik.

"Saya melihat sinergi Pak Ahok dan Pak Djarot selama ini sudah sangat baik dan mereka bisa saling mengisi. Keberhasilan utama dapat dilihat dari reformasi birokrasi di internal pemprov DKI," kata Charles dalam keterangan tertulis, Rabu (1/6/2016).

Kepemimpinan Ahok-Djarot, lanjut dia, sudah sesuai jalur dalam membangun sebuah super team yang bisa membenahi Jakarta.

Ia menyadari Ahok sudah memutuskan untuk maju melalui jalur independen. Namun, ia menilai tak menutup kemungkinan PDI-P akan mengusung Ahok kembali bersama Djarot yang juga kader PDI-P.

"Saya mencermati dalam beberapa statement-nya Ahok menyatakan bahwa parpol adalah pilar penting dalam demokrasi kita, jadi segala kemungkinan masih bisa terjadi," ucap Charles.

"Kalau ditanya pendapat pribadi saya ya Ahok-Djarot masih pas untuk DKI Jakarta," tutur anggota Komisi I DPR ini.

Namun, dia menegaskan keputusan sepenuhnya ada di tangan PDI-P untuk menentukan calon yang akan diusung pada pilkada DKI.

Ada proses dan mekanisme yang harus dilalui dan keputusan terakhir ada di tangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Sumber : kompas.com

Anggota Komisi I Minta Aparat TNI Pahami Tugas Dan Fungsinya

Penggunaan personel prajurit TNI di luar tugasnya seperti merazia kendaraan atau truk yang mengangkut beras dan gabah sangat disesalkan. Tindakan itu dinilai melanggar UU TNI.

"Tindakan itu ngawur dan jelas melanggar UU TNI. Dalam melaksanakan fungsinya TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara bukan untuk merazia truk pengangkut beras dan gabah seperti yang terjadi di Pinrang," kata Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris di Jakarta, Senin (2/5).

Hal tersebut ditegaskan politisi PDI Perjuangan menyikapi kasus yang terjadi Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

Pada Sabtu (30/4) lalu, belasan kenderaan pengangkut beras dan gabah ditahan di depan kantor Bulog. Lamajjakkang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

Beras dan gabah yang diangkut dalam truk ditahan belasan anggota TNI dari jajaran Kodim dan Korem atas permintaan Bulog karena alasan tidak bisa dijual diluar karena serapan perusahaan BUMN ini hingga saat ini belum terpenuhi.

Terkait pelibatan prajurit TNI tersebut, Danramil Koramil 1404-4 Paleteang Kapten Sudirman mengatakan, razia tersebut merupakan perintah langsung pimpinan agar gabah dari Pinrang tidak dijual keluar dari Bumi Lasinrang.

Menurut Charles, tindakan Bulog setempat tidak dibenarkan. Sebab prajurit TNI‎ sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Sedangkan sebagai alat pertahanan negara, dia mengatakan TNI berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Selain itu,TNI juga sebagai ‎ penindak terhadap setiap bentuk ancaman dan‎ pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Charles meminta seluruh lembaga negara tak terkecuali badan-badan lainnya, memahami tugas dan fungsi utama prajurit TNI tersebut dan tidak memanfaatkan untuk keperluan lain di luar tugasnya tersebut.

"Semua ‎komponen negara, termasuk lembaga dan badan negara memahami tugas prajurit TNI dan tidak memanfaatkan mereka untuk hal-hal di luar tugasnya yang justru dapat merusak profesionalisme prajurit TNI yang terus dibangun," katanya.

Sumber : beritasatu.com

Indonesia Masih Rawan Teroris, Irjen Tito Hadapi Tugas Berat

Presiden Jokowi telah melantik Irjen Tito Karnavian sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tugas Tito dinilai berat mengingat terorisme masih menjadi masalah rawan bagi Indonesia.

"Kalau kita melihat, kalau bicara kerawanan terorisme, kita tak bisa tutup mata. Kita memang masih menjadi target teror. Tentu resikonya besar," kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, Kamis (17/3).

Dia mengakui, keadaan Indonesia tidak sama dengan negara lain yang penuh teror seperti Suriah atau Irak. Aparat pemerintahan dan keamanan selama ini juga sudah bekerja baik dalam menangkal terorisme. Namun tak bisa disangkal bahwa ancaman terorisme masih ada. Terbukti serangan di Jalan Thamrin Jakarta, beberapa waktu lalu, tetap terjadi walau dengan cepat diredam aparat.

Charles mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Tito Karnavian sebagai kepala BNPT. Sebab yang bersangkutan memiliki track record baik dalam menanggulangi terorisme. "Waktu menjabat Kapolda di Papua dan Jakarta, saya lihat prestasi Pak Tito baik. Saya kira sudah tepat Pak Jokowi memilih Pak Tito," kata Charles.

Charles juga menilai bahwa salah satu fokus Tito sebagai kepala BNPT adalah menguatkan program deradikalisasi demi mencegah aksi teror.

Dia juga berharap Tito bisa memperbaiki koordinasi BNPT dengan lembaga negara lainnya dalam menjalankan fungsi pencegahan. Dia memberikan contoh, BNPT pernah merekomendasikan memblokir situs internet dengan konten terorisme kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Namun belakangan muncul pro dan kontra, dimana Kemkominfo seakan tak bisa menjawab masyarakat akan pentingnya pemblokiran itu.

Menurut Charles, hal itu mencerminkan kurang baiknya koordinasi BNPT dengan Kemkominfo, sehingga Kemkominfo tak tahu alasan substansial pemblokiran. "Maka BNPT ke depan harus bisa berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya. Jadi koordinasi harus baik," tandasnya.

Sumber : http://www.beritasatu.com/

Komisi I DPR Minta Aparat Kepolisian Segera Tangkap Pelaku Teror di Sarinah

Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris meminta aparat kepolisian untuk segera menangkap dan menuntaskan kasus teror berupa bom dan penembakan di kawasan Sarinah, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat. Komisi I DPR menyatakan keprihatinan yang mendalam atas korban tewas sipil atas kejadian itu.

"Polri harus segera menindak dan mencari dalang siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Ini harus segera dituntaskan agar rasa aman pulih kembali," ujar Charles Honoris kepada SP di Jakarta, Kamis (14/1).

Charles mengatakan, hingga saat ini polisi masih terus mengamankan pelaku di lokasi kejadian. Sehingga ia tak mau berkomentar banyak atas kasus ini.

Politisi PDIP itu menyayangkan, kejadian ini terjadi di ibukota. Ia juga prihatin atas jatuhnya korban sipil dari kejadian itu.

Menurut informasi dari intelijen yang diperoleh, sejumlah lokasi di Jakarta masih dalam kondisi rawan. Sehingga, DPR meminta aparat keamanan bertindak cepat menuntaskan kasus itu.

Sumber : beritasatu