Megawati Bakal Hukum Kader PDIP Jika Ahok-Djarot Kalah

Seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bertugas untuk memenangkan pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor pemilihan dua DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Terutama bagi kader yang merupakan anggota DPRD, DPR RI, serta menjadi Bupati, Wali Kota, dan Gubernur.

Anggota DPR RI dari fraksi PDI-P, Charles Honoris mengatakan tiap anggota dewan telah diberikan wilayah pengampuan.

Charles sendiri, wilayah pengampuannya di Kecamatan Kebon Jeruk.

"Jadi saya punya tugas untuk bisa memenangkan (Ahok-Djarot) di Kebon Jeruk," kata Charles, di Jalan Cemara Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2017).

Lihat gallery : Charles Honoris Rapat Konsolidasi Se-Kecamatan Kebon Jeruk

Tak hanya anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan DKI Jakarta, namun anggota dewan fraksi PDI-P dari seluruh Indonesia bertugas memenangkan Ahok-Djarot.

Selain itu, PDI-P juga menurunkan kadernya yang menjabat Bupati, Wali Kota, dan Gubernur untuk memenangkan Ahok-Djarot.

"Jadi kepala daerah, seperti Bupati dan Wali Kota dari PDI-P datang ke Jakarta, serta pimpinan DPRD untuk bekerja demi kemenangan Ahok-Djarot," kata Charles.

Ada konsekuensi yang akan diterima tiap kader, jika Ahok-Djarot kalah di wilayah pengampuan.

"Jadi itu nanti ada penilaian dari partai dan ibu Ketum (Ketua Umum Megawati Soekarnoputri).

Pastinya ada dan bisa menjadi bahan evaluasi kinerja kader," kata Charles.

Seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bertugas untuk memenangkan pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor pemilihan dua DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Terutama bagi kader yang merupakan anggota DPRD, DPR RI, serta menjadi Bupati, Wali Kota, dan Gubernur.

Anggota DPR RI dari fraksi PDI-P, Charles Honoris mengatakan tiap anggota dewan telah diberikan wilayah pengampuan.

Charles sendiri, wilayah pengampuannya di Kecamatan Kebon Jeruk.

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Awasi Mekanisme Donasi

"Jadi saya punya tugas untuk bisa memenangkan (Ahok-Djarot) di Kebon Jeruk," kata Charles, di Jalan Cemara Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2017).

Tak hanya anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan DKI Jakarta, namun anggota dewan fraksi PDI-P dari seluruh Indonesia bertugas memenangkan Ahok-Djarot.

Selain itu, PDI-P juga menurunkan kadernya yang menjabat Bupati, Wali Kota, dan Gubernur untuk memenangkan Ahok-Djarot.

"Jadi kepala daerah, seperti Bupati dan Wali Kota dari PDI-P datang ke Jakarta, serta pimpinan DPRD untuk bekerja demi kemenangan Ahok-Djarot," kata Charles.

Ada konsekuensi yang akan diterima tiap kader, jika Ahok-Djarot kalah di wilayah pengampuan.

"Jadi itu nanti ada penilaian dari partai dan ibu Ketum (Ketua Umum Megawati Soekarnoputri).

Pastinya ada dan bisa menjadi bahan evaluasi kinerja kader," kata Charles.

Sumber : Tribunnews

Ahok-Djarot Habiskan Rp 53,6 M Untuk Kampanye

Selama 4 bulan kampanye Pilgub DKI 2017, pasangan calon nomor urut 2 yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat mendapat pemasukan hingga Rp 60,1 miliar. Dari pemasukan tersebut, Ahok-Djarot menghabiskan Rp 53,6 miliar untuk kampanye. 

"Kami ingin menutup Kampanye Pilkada DKl Jakarta Basuki-Djarot dengan melaporkan total hasil penerimaan dan pengeluaran dari Kampanye Rakyat yang merupakan bentuk dari pertanggung-jawaban kami terhadap uang hasil patungan masyarakat tidak hanya Jakarta tetapi seluruh Indonesia", kata Bendahara Timses Ahok-Djarot, Charles Honoris dalam jumpa pers di posko pemenangan, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Minggu (12/2/2017). 

Dari total penerimaan Rp 60.190.360.025, rinciannya adalah Rp 1 juta dari pasangan calon, Rp 42,9 miliar adalah sumbangan perseorangan, dan ada sumbangan badan hukum swasta sebanyak Rp 15 miliar. Ada pula sumbangan sebesar Rp 1,7 miliar yang masih belum lengkap syaratnya serta bunga bank. 

"Rp 1,7 miliar itu enggak lengkap, karena formulirnya tidak didapatkan. Ada beberapa kesempatan transfer langsung ke rekening, itu tidak bisa digunakan. Kami sudah sosialisasi ke masyarakat. Akan dikonsultasi dengan auditor, jika tidak sesuai akan dikembalikan ke kas negara," ucapnya. 

Staf bendahara Timses Ahok-Djarot, Michael Sianipar, menjelaskan bahwa selama ini ada 3 kanal yang digunakan untuk sumbangan dari masyarakat.

"Selama ini yang digunakan adalah setoran tunai ke Bank BCA, transaksi melalui mesin EDC (Gala Dinner dan Posko Rumah Lembang), dan internet-banking melalui website resmi ahokdjarot.id," kata Michael. 

Dari total dana kampanye Rp 60,1 miliar, dana pengeluaran yang telah digunakan tim pemenangan yakni Rp 53,6 miliar. Pengeluaran itu termasuk untuk biaya pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, hingga untuk rapat umum dan iklan. 

Charles mengatakan bahwa kegiatan operasional selama masa kampanye menjadi sumber pengeluaran paling besar pasangan nomor urut 2 ini. Penyebaran bahan kampanye kepada umum menyumbang pengeluaran terbesar dengan total Rp 24,5 miliar diikuti biaya pertemuan terbatas Rp 9,2 miliar, pertemuan tatap muka Rp 7,3 miliar, rapat umum Rp 5,3 miliar, dan lain-lain. 

Sumber : charles-honoris.com

Pengibaran Bendera OPM Dianggap sebagai Upaya Provokasi

Charles Honoris

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, menilai ada yang sengaja merenggangkan hubungan Indonesia dan Australia dengan adanya pengibaran bendera Papua Merdeka, Bintang Kejora, di Australia.

Bendera tersebut dibentangkan di Kantor Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Melbourne, Australia, pada Jumat (6/1/2017) lalu.

"Saya melihat ada upaya memprovokasi hubungan Indonesia dengan Australia menjelang kunjungan Presiden Jokowi (Joko Widodo) ke Australia," kata Charles melalui siaran pers, Minggu (8/1/2017).

Charles menilai, tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan kriminal. Pemerintah Australia diminta untuk menunjukkan keseriusannya memproses tindak pidana tersebut karena berpotensi mengganggu hubungan bilateral.

"Kepolisian Australia harus mengusut dan menangkap pelaku yang dengan ilegal memasuki KJRI Melbourne," kata Charles.

Charles mengatakan, KJRI Melbourne merupakan wilayah ekstrateritorial di mana masih menjadi bagian kedaulatan Indonesia. Hal itu sesuai dengan dan dilindungi oleh hukum internasional.

Karena itu, kata Charles, sebagai host country, pemerintah Australia wajib memastikan dan meningkatkan perlindungan terhadap semua properti diplomatik RI di sana. Terlebih lagi, Australia adalah mitra penting bagi Indonesia, khususnya dalam sektor perdagangan, pariwisata dan penanganan pidana terorisme.

"Semua pihak harus menjaga kedaulatan, harga diri dan martabat bangsa dengan kepala dingin untuk kepentingan nasional," kata Charles.

Sumber : KOMPAS

Komisi I Segera Fit and Profer Test Para Calon Dubes

Presiden Jokowi telah mengajukan nama-nama calon Duta Besar (dubes) yang akan ditempatkan di sejumlah negara-negara sahabat ke Komisi I DPR. Calon dubes yang diusulkan presiden dinilai tokoh-tokoh berkualitas.

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melaksanakan fit and proper test calon dubes sebelum memberikan pertimbangan kepada presiden. Dia berharap semua calon bisa mengikuti prosesnya dengan baik.

Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, calon dubes Arifin Tasrif yang akan ditempatkan di Tokyo dinilai seorang profesional. Arifin diniai udah berhasil di beberapa BUMN strategis.

“Arifin saya yakin bisa meningkatkan investasi Jepang di Indonesia. Ada anggota Komisi I Tantowi Yahya juga yang akan mengisi jabatan dubes di Selandia Baru. Indonesia bisa banyak belajar dari Selandia Baru dalam mengelola sektor pertanian. Bisa saya pastikan Pak Tantowi adalah salah satu anggota Komisi I yang berkualitas untuk menjadi wajah Indonesia di negara sahabat,” kata Charles di Jakarta, Minggu (27/11).

Dari kalangan diplomat karir ada Sekjen Kemlu yakni Kristiarto Legowo dan Pak Hasan Kleib. Sebagai Sekjen Kemlu Kristiarto dinilai sangat piawai dalam pengelolaan keseharian Kemlu.

“Beliau adalah pribadi yang sangat luwes dan pandai berdiplomasi. Hubungan Indonesia-Australia sangat berwarna. Jadi, penempatan pak Kris sudah tepat,” katanya.

Sumber : BeritaSatu

Politisi PDIP: Tidak ada salahnya ajak Ruhut masuk tim Ahok-Djarot

Bendahara Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Charles Honoris mengatakan, penunjukan Ruhut Sitompul sebagai juru bicara bersifat perorangan dan tidak melibatkan Partai Demokrat. Menurutnya, tim tidak melihat latar belakang kepartaian Ruhut, tetapi dukungan yang diberikan kepada Ahok-Djarot.

Apalagi, kata Charles, Ruhut sudah jauh-jauh hari mendeklarasikan diri mendukung pasangan Ahok-Djarot sebelum tim pemenangan terbentuk. Charles sendiri mengaku senang Ruhut bisa bergabung bersama tim.

"Tidak ada komunikasi dengan Demokrat, ini kan ajakan orang perorang. Saya sebagai sahabat nelpon nanyain mau tidaknya," kata Charles di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10).

"Kami rasa tidak ada salahnya mengajak Ruhut karena beliau sendiri sudah mendeklarasikan jauh sebelum tim kampanye terbentuk," sambungnya.

Ruhut mengaku siap mundur dari keanggotaan DPR dan jabatannya sebagai koordinator Polhukam Demokrat. Charles mengaku salut dengan keputusan Ruhut. Sikap itu, lanjutnya, membuktikan Ruhut meyakini duet Ahok-Djarot mampu meneruskan pembangunan di Jakarta menjadi lebih baik.

"Saya salut, respect dengan seorang Ruhut Sitompul yang konsisten ambil posisi untuk mendukung Ahok-Djarot sehingga sampai bersedia meninggalkan jabatan di DPR. Saya sangat respect," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, dukungan Politisi Demokrat Ruhut Sitompul kepada pasangan Ahok-Djarot tampaknya tidak bertepuk sebelah tangan. 4 partai pendukung dan relawan Ahok-Djarot menyambut dukungan tersebut dengan memasukkan Ruhut menjadi Juru Bicara tim pemenangan.

Ruhut mengaku sudah diberi jadwal padat untuk menggalang opini masyarakat saat proses kampanye. Dia berjanji akan menjalankan tugas barunya dengan maksimal. Bahkan, Ruhut siap menginap di rumah warga demi memenangkan Ahok-Djarot.

"Mulai sekarang mereka sudah jadwalkan aku banyak, kalau perlu nginap di rumah penduduk DKI ini untuk meyakinkan mereka kenapa Ahok," kata Ruhut saat dihubungi, Rabu (5/10).

Jika waktu sebagai jubir dirasa kurang, Ruhut rela mundur dari anggota DPR dan jabatannya di partai Demokrat. Di DPR, Ruhut diketahui menjadi anggota Komisi III dengan ruang lingkup kerja, meliputi: hukum, HAM, dan keamanan. Sedangkan di Demokrat, Ruhut menjabat sebagai koordinator Polhukam.

"Kalau nanti masih kurang, akhir reses ini aku mundur dari DPR. Mantap enggak?," tegasnya.

Sumber : Merdeka

Jika Komjen BG jadi KaBIN harus melindungi WNI dari Abu Sayyaf

Charles Honoris

Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan (BG) ditunjuk menjadi calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Sutiyoso. Surat penunjukan telah dikirimkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno ke pimpinan DPR hari ini.

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menilai ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Budi Gunawan apabila nantinya telah resmi menjabat sebagai Kepala BIN. Yaitu fokus terhadap banyaknya ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara.


"Belum lagi upaya perlindungan terhadap WNI oleh pemerintah yang terus mendapatkan tantangan seperti penculikan WNI oleh kelompok teroris Abu Sayyaf," kata Charles melalui pesan singkat, Jumat (2/8).

Politikus PDIP itu menambahkan, Budi Gunawan juga harus mampu memperbaiki koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, khususnya terkait penanganan terorisme.

"Tentunya fungsi intelijen memiliki peran penting dalam upaya memerangi pidana terorisme. Sinergi yang baik antara BIN dan Polri akan membuat upaya penanganan kasus terorisme lebih efektif," katanya.

Sementara itu, Charles meyakini mantan ajudan Megawati Soekarnoputri tersebut dapat mampu memenuhi tantangan maupun kekurangan lembaga telik sandi selama ini.

"Kehadiran Pak BG bisa membawa angin segar bagi BIN. Saya percaya pak BG bisa menerapkan pendekatan-pendekatan yg lebih efektif terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap Indonesia," ujarnya.

Sumber : Merdeka

Pemerintah Tak Boleh Abaikan Psikologis Keluarga Korban Panyanderaan

Politisi Muda Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris

Dua anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Irine Yusiana Riba Putri dan Charles Honoris mendampingi pertemuan keluarga korban penyanderaan anak buah kapal tugboat Charles 001 dan Kementerian Luar Negeri.

Seperti diberitakan, tujuh ABK asal Indonesia disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di perairan Filipina. Istri Ismail, salah seorang ABK yang disandera, Dian Megawati Ahmad, mewakili keluarga para ABK.

Irine mengatakan Komisi I ingin memastikan Kemenlu tidak lalai dalam memerhatikan psikologis keluarga korban penyanderaan.

"Karena sekecil apapun informasi di sana sangat berarti buat keluarga," kata Irine di Kompleks Kemenlu, Jakarta, Senin (1/8/2016).

Irine berharap alur komunikasi dan kerja sama yang dijalin pemerintah, keluarga, serta perusahaan dapat berjalan baik. Menurutnya, soliditas antara ketiga unsur tersebut akan meringankan beban korban penyanderaan.

Sementara itu, Charles berharap agar peristiwa penyanderaan 10 ABK menjadi yang terakhir kalinya. Untuk itu, dalam pertemuan tersebut Charles mengatakan mendiskusikan realisasi kesepakatan antara pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

"Kesepakatan tiga negara melakukan patroli bersama di laut titik rawan perompakan dan pembajakan supaya tidak ada keluarga lain mengalami seperti yg dialami oleh ibu Mega," ucap Charles.

Keluarga korban penyanderaan Kapal tugboat Charles 001 mendatangi Kementerian Luar Negeri. Mereka meminta informasi kepada pemerintah soal upaya pembebasan sandera.

Menurut Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, selain meminta Informasi perkembangan terakhir upaya pemerintah untuk membebaskan sandera, keluarga juga meminta pendampingan lebih dekat terkait pembebasan sandera.

Iqbal mengatakan seluruh sandera berada dalam kondisi yang sehat. Informasi itu didapat langsung melalui koordinasi dengan bebagai pihak di Indonesia maupun di Filipina.

"Kami juga sepakat bahwa akan memperkuat konsilidasi. Dalam upaya pembebasan sandera tidak bisa dilepaskan upaya kerjasama dari pemerintah, perusahaan, dan keluarga, terlebih mendapat dukungan dari DPR," ujar Iqbal.

Sumber : KOMPAS