Kritikan Politikus PDIP Buat Ketua Pansus RUU Terorisme Ini Tajam

Charles Honoris

Anggota Komisi I DPR dari PDI Perjuangan Charles Honoris mengkritik kinerja panitia khusus revisi Undang-Undang Anti Terorisme. Menurutnya kinerja mereka lambat. Charles mengatakan hal itulah yang kemudian membuat sejumlah lembaga survei menempatkan DPR sebagai lembaga yang paling tidak bisa dipercaya publik.‎
‎
"Pembahasan RUU tindak pidana terorisme terkesan agak lambat. Oleh karena itu, tidak heran berbagai lembaga survei‎ menempatkan DPR sebagai lembaga yang paling tidak dipercayai publik hari ini," kata Charles di Jakarta, Rabu (31/5/2017).

Dia juga mengkritik komposisi pansus RUU Anti Terorisme yang dipimpin oleh Muhammad Syafi'i. Menurutnya Syafi'i tidak layak menjadi ketua sehingga kinerja pansus jauh dari maksimal.

Baca juga : PDIP: Deteksi Dini Perlu Diperkuat Di RUU Antiterorisme 

"Kita lihat‎ Romo Syafi'i yang menjadi ketua pansus statement-statement-nya kontraproduktif, saya ingat dalam kunjungan pansus terorisme ke Poso. Ketua Pansusnya menyampaikan bahwa sebetulnya yang teroris di sini bukan Santoso, tapi polisi yang teroris," kata dia.

"Bahkan Romo Syafi'i mengglorifikasi Santoso, kalau saya melihat begini, mungkin ketua pansus itu punya ideologi lebih dekat kepada pelaku teror dibanding ideologi sebagai ketua pansus yang membahas tindak pidana terorism," Charles menambahkan.

Sampai sekarang revisi UU masih diperdebatkan terus, bahkan definisi terorisme dan judul RUU-nya sendiri.

"Definisi terorisme itu sendiri masih dalam perdebatan, kemudian dari judul revisi UU nya pun masih diperdebatkan, tapi kami sudah sepakat bahwa judul revisi UU ini tetap menggunakan tindak pidana terorisme, karena tanpa kata pidana terorisme maka implikasinya bisa berbeda," tuturnya.

Baca juga: Komisi I DPR Nilai Pembahasan RUU Terorisme Lamban

Dia mengamati pembahasan lain yang masih alot adalah masalah masa penahanan. Dalam daftar inventaris masalah, ‎penahanan dilakukan selama 30 hari dan mendapatkan penambahan dan bisa diperpanjang 180 hari ditahap penyidikan.

"Pada ‎dasarnya kami tidak keberatan dengan penambahan masa penahanan, tapi dengan catatan bagaimana terkait dengan pengawasannya. Jangan sampai masa penahanan begitu lama bisa berpotensi untuk abuse of power, penyalahgunaan kewenangan, berpotensi juga untuk adanya pelanggaran HAM terduga pelaku teror," kata dia.

Sumber : Suara

Vonis Ahok, Politikus PDIP Nilai Hakim Lebih Takut Tekanan Ketimbang Keadilan

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Charles Honoris mengaku kecewa dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Majelis hakim memvonis Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selama 2 tahun penjara karena terbukti melakukan penodaan agama.

“Putusan hakim dalam kasus Ahok mengecewakan, hakim memutuskan bukan atas dasar fakta hukum tapi karena intervensi dan tekanan,” kata Charles melalui pesan singkat, Selasa (9/5/2017).

Charles melihat kasus Ahok sejak awal merupakan dagangan politik bukan suatu perkara yang lahir akibat proses hukum.

Baca juga : Charles Honoris: Hakim Lebih Takut Tekanan Daripada Keadilan

“Kasus ini lahir dari rahim pilkada DKI 2017, bukan karena adanya tindak pidana yang dilakukan seorang Ahok,” kata Anggota Komisi I DPR itu.

Charles mengungkapkan selama masa persidangan dapat dilihat besarnya upaya intervensi dan tekanan dari berbagai pihak terkait kasus Ahok.

Hal itu dilakukan untuk kepentingan-kepentingan pilkada DKI dan upaya mendegradasi pemerintahan Jokowi.

“Intervensi terhadap putusan hakim dilakukan melalui demonstrasi di jalanan, dari meja pimpinan DPR sampai komentar elite-elite partai politik. Terbukti, hakim lebih takut dengan tekanan dan intervensi ketimbang menerapkan keadilan,”‎ kata Charles.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta memerintahkan agar menahan terdakwa penodaan agama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Baca Juga: Charles: Ngawur, Tudingan Fadli Soal Bunga Untuk Ahok-Djarot

Perintah tersebut karena Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penodaan agama.

“Memerintahkan terdakwa ditahan,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Dwiarso, saat membacakan amar putusan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Pada sidang vonis, majelis hakim memvonis Ahok pidana penjara dua tahun.

“Menyatakan terdakwa Ir Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana penodaan agama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu pidana penjara dua tahun,” kata Dwiarso.

Sumber : Tribunnews

Megawati Bakal Hukum Kader PDIP Jika Ahok-Djarot Kalah

Seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bertugas untuk memenangkan pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor pemilihan dua DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Terutama bagi kader yang merupakan anggota DPRD, DPR RI, serta menjadi Bupati, Wali Kota, dan Gubernur.

Anggota DPR RI dari fraksi PDI-P, Charles Honoris mengatakan tiap anggota dewan telah diberikan wilayah pengampuan.

Charles sendiri, wilayah pengampuannya di Kecamatan Kebon Jeruk.

"Jadi saya punya tugas untuk bisa memenangkan (Ahok-Djarot) di Kebon Jeruk," kata Charles, di Jalan Cemara Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2017).

Lihat gallery : Charles Honoris Rapat Konsolidasi Se-Kecamatan Kebon Jeruk

Tak hanya anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan DKI Jakarta, namun anggota dewan fraksi PDI-P dari seluruh Indonesia bertugas memenangkan Ahok-Djarot.

Selain itu, PDI-P juga menurunkan kadernya yang menjabat Bupati, Wali Kota, dan Gubernur untuk memenangkan Ahok-Djarot.

"Jadi kepala daerah, seperti Bupati dan Wali Kota dari PDI-P datang ke Jakarta, serta pimpinan DPRD untuk bekerja demi kemenangan Ahok-Djarot," kata Charles.

Ada konsekuensi yang akan diterima tiap kader, jika Ahok-Djarot kalah di wilayah pengampuan.

"Jadi itu nanti ada penilaian dari partai dan ibu Ketum (Ketua Umum Megawati Soekarnoputri).

Pastinya ada dan bisa menjadi bahan evaluasi kinerja kader," kata Charles.

Seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bertugas untuk memenangkan pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor pemilihan dua DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Terutama bagi kader yang merupakan anggota DPRD, DPR RI, serta menjadi Bupati, Wali Kota, dan Gubernur.

Anggota DPR RI dari fraksi PDI-P, Charles Honoris mengatakan tiap anggota dewan telah diberikan wilayah pengampuan.

Charles sendiri, wilayah pengampuannya di Kecamatan Kebon Jeruk.

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Awasi Mekanisme Donasi

"Jadi saya punya tugas untuk bisa memenangkan (Ahok-Djarot) di Kebon Jeruk," kata Charles, di Jalan Cemara Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2017).

Tak hanya anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan DKI Jakarta, namun anggota dewan fraksi PDI-P dari seluruh Indonesia bertugas memenangkan Ahok-Djarot.

Selain itu, PDI-P juga menurunkan kadernya yang menjabat Bupati, Wali Kota, dan Gubernur untuk memenangkan Ahok-Djarot.

"Jadi kepala daerah, seperti Bupati dan Wali Kota dari PDI-P datang ke Jakarta, serta pimpinan DPRD untuk bekerja demi kemenangan Ahok-Djarot," kata Charles.

Ada konsekuensi yang akan diterima tiap kader, jika Ahok-Djarot kalah di wilayah pengampuan.

"Jadi itu nanti ada penilaian dari partai dan ibu Ketum (Ketua Umum Megawati Soekarnoputri).

Pastinya ada dan bisa menjadi bahan evaluasi kinerja kader," kata Charles.

Sumber : Tribunnews

Ahok-Djarot Habiskan Rp 53,6 M Untuk Kampanye

Selama 4 bulan kampanye Pilgub DKI 2017, pasangan calon nomor urut 2 yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat mendapat pemasukan hingga Rp 60,1 miliar. Dari pemasukan tersebut, Ahok-Djarot menghabiskan Rp 53,6 miliar untuk kampanye. 

"Kami ingin menutup Kampanye Pilkada DKl Jakarta Basuki-Djarot dengan melaporkan total hasil penerimaan dan pengeluaran dari Kampanye Rakyat yang merupakan bentuk dari pertanggung-jawaban kami terhadap uang hasil patungan masyarakat tidak hanya Jakarta tetapi seluruh Indonesia", kata Bendahara Timses Ahok-Djarot, Charles Honoris dalam jumpa pers di posko pemenangan, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Minggu (12/2/2017). 

Dari total penerimaan Rp 60.190.360.025, rinciannya adalah Rp 1 juta dari pasangan calon, Rp 42,9 miliar adalah sumbangan perseorangan, dan ada sumbangan badan hukum swasta sebanyak Rp 15 miliar. Ada pula sumbangan sebesar Rp 1,7 miliar yang masih belum lengkap syaratnya serta bunga bank. 

"Rp 1,7 miliar itu enggak lengkap, karena formulirnya tidak didapatkan. Ada beberapa kesempatan transfer langsung ke rekening, itu tidak bisa digunakan. Kami sudah sosialisasi ke masyarakat. Akan dikonsultasi dengan auditor, jika tidak sesuai akan dikembalikan ke kas negara," ucapnya. 

Staf bendahara Timses Ahok-Djarot, Michael Sianipar, menjelaskan bahwa selama ini ada 3 kanal yang digunakan untuk sumbangan dari masyarakat.

"Selama ini yang digunakan adalah setoran tunai ke Bank BCA, transaksi melalui mesin EDC (Gala Dinner dan Posko Rumah Lembang), dan internet-banking melalui website resmi ahokdjarot.id," kata Michael. 

Dari total dana kampanye Rp 60,1 miliar, dana pengeluaran yang telah digunakan tim pemenangan yakni Rp 53,6 miliar. Pengeluaran itu termasuk untuk biaya pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, hingga untuk rapat umum dan iklan. 

Charles mengatakan bahwa kegiatan operasional selama masa kampanye menjadi sumber pengeluaran paling besar pasangan nomor urut 2 ini. Penyebaran bahan kampanye kepada umum menyumbang pengeluaran terbesar dengan total Rp 24,5 miliar diikuti biaya pertemuan terbatas Rp 9,2 miliar, pertemuan tatap muka Rp 7,3 miliar, rapat umum Rp 5,3 miliar, dan lain-lain. 

Sumber : charles-honoris.com

Pengibaran Bendera OPM Dianggap sebagai Upaya Provokasi

Charles Honoris

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, menilai ada yang sengaja merenggangkan hubungan Indonesia dan Australia dengan adanya pengibaran bendera Papua Merdeka, Bintang Kejora, di Australia.

Bendera tersebut dibentangkan di Kantor Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Melbourne, Australia, pada Jumat (6/1/2017) lalu.

"Saya melihat ada upaya memprovokasi hubungan Indonesia dengan Australia menjelang kunjungan Presiden Jokowi (Joko Widodo) ke Australia," kata Charles melalui siaran pers, Minggu (8/1/2017).

Charles menilai, tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan kriminal. Pemerintah Australia diminta untuk menunjukkan keseriusannya memproses tindak pidana tersebut karena berpotensi mengganggu hubungan bilateral.

"Kepolisian Australia harus mengusut dan menangkap pelaku yang dengan ilegal memasuki KJRI Melbourne," kata Charles.

Charles mengatakan, KJRI Melbourne merupakan wilayah ekstrateritorial di mana masih menjadi bagian kedaulatan Indonesia. Hal itu sesuai dengan dan dilindungi oleh hukum internasional.

Karena itu, kata Charles, sebagai host country, pemerintah Australia wajib memastikan dan meningkatkan perlindungan terhadap semua properti diplomatik RI di sana. Terlebih lagi, Australia adalah mitra penting bagi Indonesia, khususnya dalam sektor perdagangan, pariwisata dan penanganan pidana terorisme.

"Semua pihak harus menjaga kedaulatan, harga diri dan martabat bangsa dengan kepala dingin untuk kepentingan nasional," kata Charles.

Sumber : KOMPAS

Komisi I Segera Fit and Profer Test Para Calon Dubes

Presiden Jokowi telah mengajukan nama-nama calon Duta Besar (dubes) yang akan ditempatkan di sejumlah negara-negara sahabat ke Komisi I DPR. Calon dubes yang diusulkan presiden dinilai tokoh-tokoh berkualitas.

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melaksanakan fit and proper test calon dubes sebelum memberikan pertimbangan kepada presiden. Dia berharap semua calon bisa mengikuti prosesnya dengan baik.

Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, calon dubes Arifin Tasrif yang akan ditempatkan di Tokyo dinilai seorang profesional. Arifin diniai udah berhasil di beberapa BUMN strategis.

“Arifin saya yakin bisa meningkatkan investasi Jepang di Indonesia. Ada anggota Komisi I Tantowi Yahya juga yang akan mengisi jabatan dubes di Selandia Baru. Indonesia bisa banyak belajar dari Selandia Baru dalam mengelola sektor pertanian. Bisa saya pastikan Pak Tantowi adalah salah satu anggota Komisi I yang berkualitas untuk menjadi wajah Indonesia di negara sahabat,” kata Charles di Jakarta, Minggu (27/11).

Dari kalangan diplomat karir ada Sekjen Kemlu yakni Kristiarto Legowo dan Pak Hasan Kleib. Sebagai Sekjen Kemlu Kristiarto dinilai sangat piawai dalam pengelolaan keseharian Kemlu.

“Beliau adalah pribadi yang sangat luwes dan pandai berdiplomasi. Hubungan Indonesia-Australia sangat berwarna. Jadi, penempatan pak Kris sudah tepat,” katanya.

Sumber : BeritaSatu

Politisi PDIP: Tidak ada salahnya ajak Ruhut masuk tim Ahok-Djarot

Bendahara Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Charles Honoris mengatakan, penunjukan Ruhut Sitompul sebagai juru bicara bersifat perorangan dan tidak melibatkan Partai Demokrat. Menurutnya, tim tidak melihat latar belakang kepartaian Ruhut, tetapi dukungan yang diberikan kepada Ahok-Djarot.

Apalagi, kata Charles, Ruhut sudah jauh-jauh hari mendeklarasikan diri mendukung pasangan Ahok-Djarot sebelum tim pemenangan terbentuk. Charles sendiri mengaku senang Ruhut bisa bergabung bersama tim.

"Tidak ada komunikasi dengan Demokrat, ini kan ajakan orang perorang. Saya sebagai sahabat nelpon nanyain mau tidaknya," kata Charles di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10).

"Kami rasa tidak ada salahnya mengajak Ruhut karena beliau sendiri sudah mendeklarasikan jauh sebelum tim kampanye terbentuk," sambungnya.

Ruhut mengaku siap mundur dari keanggotaan DPR dan jabatannya sebagai koordinator Polhukam Demokrat. Charles mengaku salut dengan keputusan Ruhut. Sikap itu, lanjutnya, membuktikan Ruhut meyakini duet Ahok-Djarot mampu meneruskan pembangunan di Jakarta menjadi lebih baik.

"Saya salut, respect dengan seorang Ruhut Sitompul yang konsisten ambil posisi untuk mendukung Ahok-Djarot sehingga sampai bersedia meninggalkan jabatan di DPR. Saya sangat respect," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, dukungan Politisi Demokrat Ruhut Sitompul kepada pasangan Ahok-Djarot tampaknya tidak bertepuk sebelah tangan. 4 partai pendukung dan relawan Ahok-Djarot menyambut dukungan tersebut dengan memasukkan Ruhut menjadi Juru Bicara tim pemenangan.

Ruhut mengaku sudah diberi jadwal padat untuk menggalang opini masyarakat saat proses kampanye. Dia berjanji akan menjalankan tugas barunya dengan maksimal. Bahkan, Ruhut siap menginap di rumah warga demi memenangkan Ahok-Djarot.

"Mulai sekarang mereka sudah jadwalkan aku banyak, kalau perlu nginap di rumah penduduk DKI ini untuk meyakinkan mereka kenapa Ahok," kata Ruhut saat dihubungi, Rabu (5/10).

Jika waktu sebagai jubir dirasa kurang, Ruhut rela mundur dari anggota DPR dan jabatannya di partai Demokrat. Di DPR, Ruhut diketahui menjadi anggota Komisi III dengan ruang lingkup kerja, meliputi: hukum, HAM, dan keamanan. Sedangkan di Demokrat, Ruhut menjabat sebagai koordinator Polhukam.

"Kalau nanti masih kurang, akhir reses ini aku mundur dari DPR. Mantap enggak?," tegasnya.

Sumber : Merdeka