Jumat, 18 Maret 2016
Indonesia Masih Rawan Teroris, Irjen Tito Hadapi Tugas Berat
Presiden Jokowi telah melantik Irjen Tito Karnavian sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tugas Tito dinilai berat mengingat terorisme masih menjadi masalah rawan bagi Indonesia.
"Kalau kita melihat, kalau bicara kerawanan terorisme, kita tak bisa tutup mata. Kita memang masih menjadi target teror. Tentu resikonya besar," kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, Kamis (17/3).
Dia mengakui, keadaan Indonesia tidak sama dengan negara lain yang penuh teror seperti Suriah atau Irak. Aparat pemerintahan dan keamanan selama ini juga sudah bekerja baik dalam menangkal terorisme. Namun tak bisa disangkal bahwa ancaman terorisme masih ada. Terbukti serangan di Jalan Thamrin Jakarta, beberapa waktu lalu, tetap terjadi walau dengan cepat diredam aparat.
Charles mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Tito Karnavian sebagai kepala BNPT. Sebab yang bersangkutan memiliki track record baik dalam menanggulangi terorisme. "Waktu menjabat Kapolda di Papua dan Jakarta, saya lihat prestasi Pak Tito baik. Saya kira sudah tepat Pak Jokowi memilih Pak Tito," kata Charles.
Charles juga menilai bahwa salah satu fokus Tito sebagai kepala BNPT adalah menguatkan program deradikalisasi demi mencegah aksi teror.
Dia juga berharap Tito bisa memperbaiki koordinasi BNPT dengan lembaga negara lainnya dalam menjalankan fungsi pencegahan. Dia memberikan contoh, BNPT pernah merekomendasikan memblokir situs internet dengan konten terorisme kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Namun belakangan muncul pro dan kontra, dimana Kemkominfo seakan tak bisa menjawab masyarakat akan pentingnya pemblokiran itu.
Menurut Charles, hal itu mencerminkan kurang baiknya koordinasi BNPT dengan Kemkominfo, sehingga Kemkominfo tak tahu alasan substansial pemblokiran. "Maka BNPT ke depan harus bisa berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya. Jadi koordinasi harus baik," tandasnya.
Sumber : http://www.beritasatu.com/
Senin, 18 Januari 2016
Komisi I DPR Minta Aparat Kepolisian Segera Tangkap Pelaku Teror di Sarinah
Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris meminta aparat kepolisian untuk segera menangkap dan menuntaskan kasus teror berupa bom dan penembakan di kawasan Sarinah, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat. Komisi I DPR menyatakan keprihatinan yang mendalam atas korban tewas sipil atas kejadian itu.
"Polri harus segera menindak dan mencari dalang siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Ini harus segera dituntaskan agar rasa aman pulih kembali," ujar Charles Honoris kepada SP di Jakarta, Kamis (14/1).
Charles mengatakan, hingga saat ini polisi masih terus mengamankan pelaku di lokasi kejadian. Sehingga ia tak mau berkomentar banyak atas kasus ini.
Politisi PDIP itu menyayangkan, kejadian ini terjadi di ibukota. Ia juga prihatin atas jatuhnya korban sipil dari kejadian itu.
Menurut informasi dari intelijen yang diperoleh, sejumlah lokasi di Jakarta masih dalam kondisi rawan. Sehingga, DPR meminta aparat keamanan bertindak cepat menuntaskan kasus itu.
Sumber : beritasatu
Selasa, 08 September 2015
Charles Honoris Laporkan Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua
Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris akan melaporkan tindakan Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang hadir dalam kampanye Donald Trump kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Dia pun berharap MKD memberikan sanksi tegas pada pimpinan DPR tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kita harapkan ada sanksi yang tegas. Walaupun dengan teguran dari MKD, itu juga saksi yang akan membuat mereka malu," kata Charles, Sabtu (5/9/2015).
Baca juga Hadir Di Kampanye Capres AS, Setya Dan Fadli Dianggap LanggarEtika!!
Politikus Muda PDI Perjuangan Charles Honoris menilai, tidak seharusnya Setya Novanto dan Fadli Zon berada di tengah-tengah acara kampanye Donald Trump. Bahkan yang sangat disayangkan, pin DPR RI masih terpasang di baju Setya Novanto di saat menghadiri acara kampanye itu.
"Itu artinya Setya Novanto diperkenalkan sebagai Ketua DPR. Bukan sebagai pribadinya," tutur Charles Honoris.
Menurut Charles Honoris, Setya dan Fadli berangkat ke Amerika Serikat menggunakan uang negara. Dan sudah tentu kedatangan Setya dan Fadli ke kampanye Donald Trump menyakitkan perasaan bangsa Indonesia.
"Apa yang dilakukan (Setya dan Fadli) di tengah kampanye Donald Trump memalukan rakyat Indonesia," ujar Charles Honoris.
Sumber Tribunnews.com
"Kita harapkan ada sanksi yang tegas. Walaupun dengan teguran dari MKD, itu juga saksi yang akan membuat mereka malu," kata Charles, Sabtu (5/9/2015).
Baca juga Hadir Di Kampanye Capres AS, Setya Dan Fadli Dianggap LanggarEtika!!
Politikus Muda PDI Perjuangan Charles Honoris menilai, tidak seharusnya Setya Novanto dan Fadli Zon berada di tengah-tengah acara kampanye Donald Trump. Bahkan yang sangat disayangkan, pin DPR RI masih terpasang di baju Setya Novanto di saat menghadiri acara kampanye itu.
"Itu artinya Setya Novanto diperkenalkan sebagai Ketua DPR. Bukan sebagai pribadinya," tutur Charles Honoris.
Menurut Charles Honoris, Setya dan Fadli berangkat ke Amerika Serikat menggunakan uang negara. Dan sudah tentu kedatangan Setya dan Fadli ke kampanye Donald Trump menyakitkan perasaan bangsa Indonesia.
"Apa yang dilakukan (Setya dan Fadli) di tengah kampanye Donald Trump memalukan rakyat Indonesia," ujar Charles Honoris.
Sumber Tribunnews.com
Kamis, 03 September 2015
Lihat Aktivitas Charles Honoris Lewat Website Pribadinya
Anggota DPR RI Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan menuangkan aktivitas sehari-hari lewat website pribadinya di http://charles-honoris.com .
Dengan adanya informasi, masyarakan bisa melihat aktivitas anggota DPR RI khusus warga daerah pemilihan Charles Honoris ini. Dari segi kabar dari Senayan, Profil Pribadi, berita dalam negeri maupun luar negeri dan laporan keuangan semenjak menjadi Anggota DPR RI.
Berikut ini adalah tampilan web pribadinya Charles Honoris yang diklola secara proposional
Dengan adanya informasi, masyarakan bisa melihat aktivitas anggota DPR RI khusus warga daerah pemilihan Charles Honoris ini. Dari segi kabar dari Senayan, Profil Pribadi, berita dalam negeri maupun luar negeri dan laporan keuangan semenjak menjadi Anggota DPR RI.
Berikut ini adalah tampilan web pribadinya Charles Honoris yang diklola secara proposional
Jumat, 28 Agustus 2015
Charles Honoris Apresiasi Positif 33 Calon Dubes Usulan Jokowi
![]() |
| Charles Honoris Anggota DPR RI Komisi I, Fraksi PDIP/Foto:JPNN |
“Dari profil secara umum yang kami terima, saya mengapresiasi positif. Saya rasa mereka kompeten dan mampu menjalankan tugas dengan baik,” ujar Charles Honoris, Rabu (26/8/2015).
Namun, pihaknya masih akan melakukan pendalaman terhadap tugas-tugas mereka. Terlebih lagi, Presiden sudah mengungkapkan harapan terhadap kinerja dubes dan diplomat, yakni harus memiliki kemampuan diplomasi luar negeri sekaligus marketing yang baik.
Untuk melihat hal itu, Komisi I akan mendalaminya pada saat fit and proper test mendatang.
“Kita akan dalami saat fit and proper test. Tapi yang jelas saya cukup optimistis mereka sesuai dengan harapan Presiden,” ujar Charles Honoris.
Berikut 33 nama calon duta besar usulan Presiden Jokowi:
1. Husin Bugis Dubes untuk Uni Emirat Arab
2. Safira Machrusah Dubes untuk Republik Demokratik Rakyat Alzazair
3. Bambang Antarikso Dubes untuk Republik Irak
4. Husnan Bey Fananie Dubes untuk Republik Azerbaijan
5. Ahmad Rusdi Dubes untuk Kerajaan Thailand merangkap UNESCAP
6. Yuri Octavian Thamrin Dubes untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa
7. Helmy Fauzi Dubes Republik Arab Mesir
8. Mayjen TNI (Purn) Mochammad Luthfie Wittoeng Dubes untuk Republik Bolivarian Venezuela
9. Mansyur Pangeran Dubes untuk Republik Senegal
10. I Gusti Agung Wesaka Puja Dubes untuk Kerajaan Belanda merangkap OPCWC
11. Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi Dubes untuk Qatar
12. Ibnu Hadi Dubes untuk Republik Sosialis Vietnam
13. Alfred Tanduk Palembangan Dubes untuk Republik Kuba
14. Wiwiek Setyawati Firman Dubes untuk Republik Finlandia
15. Iwan Suyudhie Amri Dubes untuk Republik Islam
16. Muhammad Ibnu Said Dubes untuk Kerajaan Denmark
17. Rizal Sukma Dubes untuk Kerajaan Inggris merangkap Republik Irlandia dan IMO
18. Tito Dos Santos Baptista Dubes untuk Mozambique
19. Mohammad Wahid Supriyadi Dubes untuk Federasi Rusia
20. Mustofa Taufik Abdul Latif Dubes untuk Kesultanan Oman
21. R. Soehardjono Sastromihardjo Dubes untuk Republik Kenya
22. Marsekal Madya TNI (Purn) Budhy Santoso Dubes untuk Republik Panama
23. Dian Triansyah Djani perutusan tetap RI untuk PBB
24. Diennaryati Tjokrosuprihatno Dubes Republik Ekuador
25. Agus Maftuh Abegebriel Dubes untuk Kerajaan Arab Saudi
26. Amelia Achmad Yani Dubes untuk Boznia-Herzegovina
27. I Gede Ngurah Swajaya Dubes untuk Republik Singapura
28. Sri Astari Rasjid Dubes untuk Republik Bulgaria
29. R. Bagus Hapsoro Dubes untuk Kerajaan Swedia
30. Octavino Alimudin Dubes untuk Republik Islam Iran
31. Antonius Agus Sriyono Dubes untuk Tahta Suci Vatikan
32. Eddy Basuki Dubes untuk Namibia
33. Alexander Litaay Dubes untuk Republik Kroasia
Rabu, 26 Agustus 2015
DPR RI dan Parlemen Tiongkok Membahas Isu Buruh Murah
DPR RI meminta Parlemen Tiongkok memberi perhatian dan jaminan agar investasi di Indonesia tidak diembel-embeli keharusan menerima tenaga kerja level pekerja dari negara tirai bambu tersebut. Hal ini menjadi bahasan dalam pertemuan bilateral parlemen dua negara di sela-sela sidang Komisi Tetap Masalah Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Asian Parliamentary Assembly (APA) di Jakarta 19-20 Agustus.
“Saya konsen sekali pada pemberitaan yang menyebut investasi Tiongkok di Indonesia harus dengan syarat memberi lapangan kerja bagi buruh murah atau pekerja kasar dari sana. Tadi kami sampaikan secara blak-blakan kepada Parlemen Tiongkok agar memperhatikan hal ini, karena itu akan membahayakan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia,” kata anggota BKSAP Charles Honoris usai pertemuan di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (19/8/15).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menyebut sangat menghargai keinginan Tiongkok untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, melakukan investasi pada sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia. Namun kerja sama hendaknya dilakukan dengan mengedepankan prinsip saling menguntungkan dan aturan hukum yang jelas.
Anggota delegasi Indonesia yang cukup aktif menyampaikan pendapatnya dalam persidangan komisi tetap APA ini, juga menyambut baik ajakan untuk membangun sinergi pada program silk road maritim yang sedang dikembankan pemerintahan Tiongkok. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Indosia yang juga mengedepankan pembangunan kamaritiman.
“Nah pada kesempatan pertemuan saya juga memimpa parlemen Tiongkok untuk peduli pada isu penegakan hukum di wilayah laut. Indonesia saat ini sangat concern pada masalah illegal fishing dan siap bertindak tegas sesuai rambu-rambu hukum yang ada,” tekan Charles Honoris.
Dalam kesempatan tersebut Ketua Delegasi Tiongkok Zhao Baige menerima sejumlah masukan yang disampaikan delegasi DPR. Terkait isu buruh murah Tiongkok yang didatangkan ke Indonesia, ia berjanji akan membahasnya di dalam negeri termasuk membicarakan dengan pemerintahnya.
Sumber pikiran-rakyat.com
Link: http://charles-honoris.com/read/2015/08/24/162/dpr-ri-dan-parlemen-tiongkok-membahas-isu-buruh-murah
Kamis, 20 Agustus 2015
Charles Honoris Anggota BKSAP DPR Minta Parlemen Tiongkok Jamin Buruh Indonesia
![]() |
| Charles Honoris, DPR RI |
Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Charles Honoris, meminta parlemen Tiongkok menjamin dan memperhatikan investasi di Indonesia. Hal ini menjadi bahasan dalam pertemuan bilateral parlemen dua negara di sela sidang Komisi Tetap Masalah Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Asian Parliamentary Assembly (APA) di Jakarta 19-20 Agustus 2015.
"Saya konsen sekali pada pemberitaan yang menyebut investasi Tiongkok di Indonesia harus dengan syarat memberi lapangan kerja bagi buruh murah atau pekerja kasar dari sana," ujar Charles di Jakarta, Kamis (20/8/2015).
Oleh karenanya, Charles menyampaikan persoalan itu kepada Parlemen Tiongkok agar memperhatikan syarat tersebut. Pasalnya, kalau aturan itu diterapkan sangat merugikan tenaga kerja Indonesia.
"Kami (BKSAP DPR) secara blak-blakan meminta kepada Parlemen Tiongkok agar serius memperhatikan hal ini, karena itu akan membahayakan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia,” ungkap politikus PDI Perjuangan itu.
BKSAP DPR dalam pertemuan itu sangat mengapresiasi keinginan Tiongkok meningkatkan kerjasama ekonomi, terutama investasi proyek infrastruktur di Indonesia. Namun menurut Charles, kerja sama apapun harus mengedepankan prinsip saling menguntungkan disertai aturan jelas.
Anggota Komisi I DPR itu dalam persidangan komisi tetap APA mengapresiasi ajakan program silk road maritim yang sedang dikembangkan pemerintahan Tiongkok. Menurut Charles, ajakan itu sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang mengedepankan pembangunan kemaritiman.
“Saya juga meminta parlemen Tiongkok peduli pada isu penegakan hukum di wilayah laut. Indonesia saat ini sangat concern pada masalah illegal fishing dan siap bertindak tegas sesuai rambu-rambu hukum yang ada,” kata dia.
Ketua Delegasi Tiongkok, Zhao Baige, menerima sejumlah masukan delegasi DPR. Terkait isu buruh murah Tiongkok yang didatangkan ke Indonesia, Zhao berjanji akan membahasnya di dalam negeri termasuk membicarakan dengan pemerintahnya. Tribun;
Langganan:
Postingan (Atom)




